JAKARTA – Suratkabar Cenderawasih Pos, terbitan Papua mengabarkan, bahwa pemerintah pusat minta PON Papua 2021 yang rencana dibuka Oktober tahun ini ditunda kembali.
“Ya benar, Gubernur Papua Lukas Enembe, minta PON Papua 2021 ditunda akibat Covid-19. Keinginan Gubernur Papua itu, sejalan juga dengan keinginan pemerintah pusat,” kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi usai Wapres menerima Gubernur Papua, pekan lalu. Saat itu, Wapres didampingi Mendagri Tito Karnavian.
Masduki mengatakan, pemerintah pusat memang sudah berkesimpulan menunda pelaksanaan PON Papua. Tapi ia tidak menyebutkan sampai kapan penundaan tersebut.
Sebagaimana diberitakan suratkabar Cenderawasih Pos, sebenarnya infraksutrur PON sudah hampir usai. Masyarakat Papua juga berharap PON tetap jalan, karena merupakan pesta masyarakat. Tetapi karena Covid tidak selesai, maka pelaksanaan PON dapat ditunda.
Ketua Umum KONI Badung, Made Nariana, ditanya wartawan Minggu (28/2/2021) mengatakan, penundaan PON pasti merugikan atlet yang sudah siap-siap menuju Papua.
“Tetapi karena Covid masih mewabah, sebagai daerah yang banyak memberikan konstribusi atlet kepada kontingen Bali, tentu tidak dapat berbuat apa-apa. Kami hanya berserah kepada pemerintah, karena dana PON semua dari pemerintah,” kata Nariana.
“Kalau PON ditunda, bagaimana nasib Porprov Bali di Badung?”, tanya wartawan.
Nariana, juga belum dapat memberikan jawaban pasti. Ia hanya mengatakan, recovery (pemulihan) ekonomi akibat Covid tentu cukup lama. Dana Pekan Olahraga Provinsi Bali di Badung, juga tidak sedikit.
Sebagai pelaksana Porprov Bali, KONI, pasti akan berserah kepada pemerintah Badung dan Pemerintah Provinsi Bali,” kata mantan Ketua PWI Bali itu.
Di samping itu, ia juga melihat Pelatda KONI Bali yang seharusnya sudah dilaksanakan, kini mulai gamang dalam membina atlet yang akan terjun ke PON. Pembiayaan baru dalam angan-angan, belum sampai dalam pelaksanaan yang nyata.
Nariana mengatakan, sebagai bagian dari masyarakat, KONI dan jajaran insan olahraga harus memahami kesulitan pemerintah, yang selama setahun lebih, harus fokus mengatasi masalah ekonomi dan kesehatan masyarakat akibat dampak Covid-19.
(*)