Tak Ada Tindak Lanjut MoU, Pemprov NTB Anggap Investor Gili Tangkong Wanprestasi

  • Whatsapp
KEINDAHAN panorama Gili Tangkong di Sekotong, Lombok Barat yang memiliki pasir putih yang menawan. Foto: rul
KEINDAHAN panorama Gili Tangkong di Sekotong, Lombok Barat yang memiliki pasir putih yang menawan. Foto: rul

MATARAM – PT Heritage Resort & Spas yang menjadi mitra Pemprov NTB dalam pengelolaan Gili Tangkong di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, masuk katagori investor yang tidak patuh melaksanakan masa nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Oleh karena, izin pengelolaan aset daerah berupa Surat Hak Pemerintah (SHP) pada areal  seluas 72.723 meter persegi diangga batal demi hukum.

Kepala Biro (Karo) Hukum Setda NTB Ruslan Abdul Gani mengatakan, hingga tenggat waktu kontrak MoU yang ditanda tangani sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai 17 Desember 2020 lalu, justru sejumlah persyaratan yang tertuang. Di antaranya, rencana pembangunan hotel bintang empat dan pengelolaan hotel dengan konsep industri pariwisata konvensional sesuai amanat Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal NTB sama sekali tidak dilakukan.

Bacaan Lainnya

‘’Karena klausul Mou tidak ada gerakan dan tindakannya di lapangan dengan rentan waktu 12 bulan, maka secara aturan kerjasama dengan PT Heritage Resort & Spas telah berakhir dengan sendirinya,’’ kata Ruslan, Rabu (10/2/2021).

Menurut dia, pihaknya telah menyurati managemen investor tersebut terkait tindak lanjut atas MoU yang sudah ditanda tangani tersebut. Bahkan, surat sudah dilayangkan berulang kali dilakukan. Namun tak kunjung ada respon apapun. ‘’Terakhir, kita juga ingatkan akan habisnya kontrak kerjasama. Namun juga enggak ada progres di lapangan. Maka, jika sudah demikian, tentu BPKAD yang punya kewenangan terhadap status aset daerah itu,’’ ujar Ruslan.

Baca juga :  KONI Badung Pantau Latihan Cabor Panahan di Lapangan Umum Desa Sading

Ia mengatakan, jika BPKAD menghendaki akan dilakukan kerja sama dengan investor lainnya. Tentu saja, prosesnya harus dikoordinasikan bersama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB untuk melakukan beuty contes ulang pada calon mitra lainnya.  ‘’Gagalnya PT Heritage Resort & Spas menjalankan investasi Gili Tangkong, bukan sesuatu yang sia-sia. Sebab, semua proses lelang dilakukan secara terbuka oleh tim independen,’’ tegas Ruslan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala DPMPTSP NTB, Mohammad Rum, mengaku, dalam waktu dekat akan melakukan penunjukan kepada kontestan yang lain. ‘’Intinya, mana yang serius. Karena sudah wanprestasi (PT Heritage Resort & Spas), sampai saat ini belum ada progres,’’ tegas Rum.

Dijelaskan, MoU antara Pemprov NTB dengan PT Heritage Resort & Spas berlaku selama 12 bulan. Karena tidak ada progres sejak penandatanganan MoU, maka MoU tersebut sudah batal. ‘’Dia sudah tak punya hak untuk mengelola. Dan juga, mereka belum ada komunikasi sama kami,’’ ungkap Rum.

Rum mengutarakan, saat investor tersebut diundang memberikan klarifikasi ke kantor DPMPTSP NTB, sekitar pertengahan November 2020, mereka tidak datang dengan alasan yang tidak jelas. “Maka, iya sudah (wanprestasi). Kemudian kita akan tawarkan ke pemenang berikutnya. Intinya, siapapun dia, yang penting serius berinvestasi kita berikan kesempatan. Jangan hanya akan, akan, akan saja,’’ kata mantan Kepala Pelaksana BPBD NTB ini.

Baca juga :  Disdikpora Denpasar Gelar Lomba Bulan Bahasa Bali

Diketahui, PT Heritage Resort & Spas ditetapkan menjadi mitra Pemda dalam kerja sama pemanfaatan aset daerah di Gili Tangkong, Sekotong Lombok Barat setelah dilakukan seleksi terhadap investor yang berminat. Penetapan PT Heritage Resort & Spas menjadi mitra Pemda dalam pemanfaatan aset daerah seluas 72.723 meter persegi di Gili Tangkong pada 3 September 2019.

Sebanyak tiga investor yang memasukkan penawaran untuk  mengelola aset Pemprov NTB di Gili Tangkong. Awalnya, ada 8 investor yang mendaftar dalam seleksi terbuka yang dilakukan tim panitia independen yang dibentuk Pemprov NTB.

Namun, dari delapan investor yang mendaftar, hanya tiga yang menyerahkan dokumen penawaran. Yakni, PT Heritage Resort & Spas (Bintan), PT Istana Cempaka Raya (Mataram), dan PT Ananda Tangkong Paradise (Denpasar). Hasil seleksi yang dilakukan Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov NTB, PT Heritage Resort & Spas menjadi peringkat pertama dengan total nilai 91,27 persen.

Panitia pemilihan melihat dari dua aspek. Pertama, dokumen dan RIP. Untuk peringkat kedua, PT Istana Cempaka Raya dengan nilai 83,60 dan PT Ananda Tangkong Paradise mendapatkan nilai 64,06. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.