Satgas PPMI NTB Raih Penghargaan Terbaik di Indonesia

KABID Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB, Muhari Isnaeni (dua kiri) saat menerima anugerah Satgas PPMI terbaik tingkat provinsi tahun 2021 mewakili Kadis Nakertrans Gede Putu Aryadi, yang diserahkan Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah (tengah). Foto: ist
KABID Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB, Muhari Isnaeni (dua kiri) saat menerima anugerah Satgas PPMI terbaik tingkat provinsi tahun 2021 mewakili Kadis Nakertrans Gede Putu Aryadi, yang diserahkan Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah (tengah). Foto: ist

MATARAM – Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  (PPMI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, meraih penghargaan Indonesian Migrant Worker Awards (IMWA) tahun 2021. Penghargaan ini diserahkan Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah, di Hotel Aston Cirebon, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB, Muhari Isnaeni, mengatakan,  Provinsi NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang meriah anugerah tersebut. Menurut dia, terdapat 15 penghargaan dan 12 kategori yang diserahkan pada kesempatan itu untuk perorangan dan lembaga.

Bacaan Lainnya

Salah satunya adalah Satgas PPMI terbaik kategori provinsi yang diraih Satgas PPMI NTB.  Sementara, untuk kabupaten/kota, diraih oleh Satgas PPMI Kota Parepare.

‘’Untuk kategori provinsi keberhasilan Satgas PPMI NTB, dipicu mampu meminimalisir PMI nonprosedural dengan penanganannya telah melibatkan unsur kepala desa, kadus dan Posyandu Keluarga secara aktif sejauh ini,’’ ujar Muhari, Senin (23/5/2022).

Menurut dia, Satgas PPMI NTB terdiri dari berbagai unsur. Yakni, Dinas Sosial, Polda NTB, Badan Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP2KAB), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTB dan Imigrasi.  Disnakertrans NTB menjadi koordinator dari Satgas tersebut.

Baca juga :  Wali Kota Denpasar Ajukan Dua Ranperda

‘’Alhamdulillah, semenjak Pak Kadis Nakertrans dipimpin oleh Pak Gede Putu Aryadi, kami langsung turun melakukan sosialisasi terkait pemberangkatan yang prosedural. Akhirnya, muncul tindak lanjut dengan terbitnya sebuah MoU Zero Unprosedural antara Gubernur dengan semua bupati dan wali kota se-NTB untuk menekan PMI yang berangkat tidak melalui dokumen resmi,’’ jelas Muhari.

Menurut dia, angka kasus PMI bermasalah di NTB kini terpantau telah menurun signifikan sepanjang tahun 2021-2022. Yakni, tersisa hanya 1.008 kasus dari total jumlah PMI NTB mencapai sebanyak 500 ribu orang PMI saat ini.  

‘’Syukur, sejak terbentuk tahun 2021, Satgas PPMI sudah langsung berkiprah nyata dengan terus turun melakukan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan pemerintahan level bawah, yakni kepala desa dan kadus untuk mengatasi problematika PMI bermasalah,’’ ungkap Muhari.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan,  Ida Fauziah, saat penyerahan award, mengingatkan terkait  komitmen, semangat dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan perlindungan yang terbaik kepada PMI. “Saya Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bangga dengan capaian yang telah diperlihatkan oleh semua pihak dalam perlindungan  kepada PMI. Terima kasih kepada semua stakeholder  dan siapa saja yang telah memberikan waktu dan pekerjaan terbaiknya kepada PMI,’’ kata Ida Fauziah. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.