Riskan, Pemilu Digelar 15 Mei 2024

  • Whatsapp
Agus Hilman dan H.M. Syamsul Lutfhi. Foto: rul
Agus Hilman dan H.M. Syamsul Lutfhi. Foto: rul

MATARAM – Penetapan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 sampai saat ini masih tarik ulur antara dua opsi, yakni dilaksanakan tanggal 21 Februari 2024 sesuai usulan KPU atau Pemilu diundur ke 15 Mei 2024 sebagaimana diusulkan oleh pemerintah. Tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 tersebut akan diputuskan pada Rabu (6/10) lalu dalam keputusan bersama antara DPR RI, Mendagri, KPU dan Bawaslu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun, RDP tersebut diputuskan untuk ditunda tanpa batas waktu yang jelas. 

Anggota KPU NTB, Agus Hilman, berujar jajarannya masih tetap lebih cenderung kepada usulan Pemilu tetap dilaksanakan tanggal 21 Februari. “Ada banyak pertimbangan kenapa KPU mengusulkan Pemilu dilaksanakan tanggal 21 Februari itu, terutama dari sisi tahapan,” jelas Hilman, Jumat (8/10/2021). 

Bacaan Lainnya

Salah satu pertimbangan utama KPU mengusulkan Pemilu dilaksanakan tanggal 21 Februari, sebutnya, demi menghindari benturan tahapan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan November. Sementara untuk usulan dari pemerintah Pemilu dilaksanakan tanggal 15 Mei dinilai KPU terlalu sangat riskan, karena diestimasi terjadi bentrokan tahapan Pemilu dengan tahapan Pilkada. Konsekuensinya, kondisi itu akan memperberat beban kerja penyelenggara Pemilu. “Riskannya itu karena beberapa tahapan krusial Pemilu dengan Pilkada akan terjadi berbenturan, jaraknya terlalu dekat,” urainya. 

Baca juga :  PDIP Bali Siap Sebar 1.500 Masker Standar Medis

Dalam usulan tanggal 21 Februari itu, ungkapnya, KPU sudah memperhitungkan dari semua sisi, termasuk waktu jika terjadi gugatan hasil Pemilu. Kemudian potensi Pilpres digelar dalam dua kali putaran. Sementara untuk pengusungan calon di Pilkada menggunakan hasil Pemilu Legislatif 2024, jadi bagaimana bisa melaksanakan Pilkada ketika ada sengketa hasil Pemilu.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI, Syamsul Lutfhi, membenarkan perihal rencana pelaksanaan Pemilu 2024 ditarik mundur dari 21 Februari menjadi 15 Mei. Usulan pemerintah tanggal 15 Mei itu ada tanggal yang moderat untuk dilaksanakan Pemilu. “Kami di DPR tentu akan menyikapi (usulan) itu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan,” ujar Lutfhi. 

Menurut anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil NTB II itu, salah satu pertimbangan Komisi II terkait waktu pelaksanaan Pemilu supaya Pemilu 2024 bisa berlangsung dengan efisien dan efektif. Artinya, rentang waktu antara Pemilu dengan pelantikan Presiden dan Pilkada itu tidak terlalu jauh. “Insya Allah soal waktu Pemilu ini akan disepakati usulan pemerintah tersebut dalam rapat tanggal 6 Oktober (lalu),” tandasnya. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.