POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Tingginya tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi, sesuai hasil sejumlah lembaga survei, memang menggiurkan jadi insentif elektoral kandidat calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Kondisi itu pula membuat ada kandidat bersaing untuk diasosiasikan sebagai penerus Jokowi. Namun, yang dilupakan, tingginya tingkat kepuasan tidak otomatis membuat publik yang puas akan “membebek” untuk ikut memilih capres yang dijagokan Jokowi.
Akademisi Universitas Udayana (Unud), Dr. Kadek Dwita Apriani, Kamis (3/8/2023) mengatakan saat ini tingkat kepuasaan kepada Presiden Jokowi berada di titik tertinggi. Ada lembaga survei menyebut 78 persen, 80 persen, bahkan ada yang menilai tertinggi dalam sejarah Indonesia yakni mencapai sampai 90 persen. Angka kepuasaan yang tinggi itu pula menjadi pertimbangan banyak pihak untuk memperebutkan arah dukungan Jokowi.
“Begini, seakan katakanlah 80 persen rakyat yang puas akan ikut ke mana arah Jokowi. Masa 80 persen dikira rakyat kayak bebek, akan ikut ke mana saja arah Jokowi? Padahal kan tidak begitu juga,” papar dosen FISIP Unud tersebut.
Bahwa benar ada publik sangat puas kepada Presiden Jokowi, sambungnya, itu satu hal. Tetapi apakah yang puas akan ikut arahan Jokowi untuk memilih capres yang mana, tidak sesederhana itu melihat persoalannya. Apakah akan ada yang sangat ikut arahan Jokowi? Iya. Tapi apakah akan 80 persen? Jelas tidak,” lugas jebolan FISIP Universitas Indonesia itu.
Disinggung belakangan wacana membandingkan prestasi para kandidat mulai ramai, Dwita mengajak publik jangan tebang pilih dalam perbandingannya. Ada satu hal yang bisa dianggap “prestasi” jagoanya, kemudian disandingkan dengan hal yang diklaim “prestasi” lawan dengan kualitas lebih rendah. Meski demikian, bahwa ada hasrat untuk membandingkan prestasi atau rekam jejak, menurutnya menunjukkan kemajuan publik.
“Terlepas dari prosesnya, publik yang berjalan menuju perbandingan prestasi berarti publik yang makin kritis dan makin baik dalam menilai pemimpinnya. Perihal kualitas informasi terkait prestasinya, dan mana yang menerpa mereka dengan kuantitas lebih banyak, itu adalah soal lain,” terangnya.
Bila dibandingkan dengan Pemilu 2019 misalnya, imbuh Dwita, adu capres antara Prabowo dan Jokowi belum sampai pada poin prestasi. Jadi, iklim Pilpres 2024 dinilai berbeda dengan Pilpres 2019. Tetapi, soal kriteria prestasi dan apakah satu tempat dengan tempat lain dapat dibandingkan konteks persaingannya seperti apa, publik belum sampai ke poin itu.
“Bahwa ketika mulai membahas prestasi dalam konteks pertarungan, itu sebuah kemajuan. Kandidat satu sama lain juga sudah menyatakan jangan lagi main SARA, polarisasi, itu adalah kemajuan dalam kontestasi,” paparnya.
Bagaimana dengan isu perubahan yang diusung Anies Baswedan tapi tidak efektif mendongkrak elektabilitasnya dalam survei? Menurut Dwita, membawa isu perubahan di tengah tingkat kepuasaan publik yang begitu tinggi kepada Presiden Jokowi, tentu kurang strategis. “Ini lebih kepada kondisi masyarakat yang tidak berada dalam mood (keinginan) untuk perubahan. Jadi, isu itu kurang mengena dan kurang strategis untuk meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan,” pungkasnya. hen
