Pengelola JDIH Bawaslu Wajib Cermat Unggah Produk Hukum

  • Whatsapp
KETUT Rudia (pegang mik) saat melakukan monitoring dan evaluasi JDIH ke Bawaslu Bangli, Selasa (14/9/2021). Foto: ist
KETUT Rudia (pegang mik) saat melakukan monitoring dan evaluasi JDIH ke Bawaslu Bangli, Selasa (14/9/2021). Foto: ist

BANGLI – Tim monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan JDIH Bawaslu Bali menyambangi Bawaslu Bangli, Selasa (14/9/2021). Hadir dua komisioner Bawaslu Bali, I Ketut Rudia dan I Ketut Sunadra, serta Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum, I Made Aji Swardhana. Monev tersebut juga didampingi dua staf Bawaslu RI, yang disambut Ketua Bawaslu Bangli, I Nengah Purna. Dua komisioner Bawaslu Bangli, Nengah Mudana Atmaja dan I Nengah Muliarta, serta Koordinator Sekretariat, I Dewa Putu Apriyanta, turut hadir.

Ketut Rudia dalam paparannya mengingatkan pengelola JDIH Bawaslu kabupaten/kota di Bali agar cermat dalam memproses pengunggahan produk-produk hukum ke JDIH Bawaslu. Hal itu karena produk hukum yang dikeluarkan Bawaslu kabupaten/kota telah terintegrasi langsung ke Bawaslu RI. Dengan demikian, ketika produk hukum diunggah ke JDIH sudah langsung menjadi milik publik dan dapat diakses siapapun.

Bacaan Lainnya

“Harus cermat, dokumen yang diunggah harus dipastikan kelengkapannya dan telah terverifikasi oleh Bawaslu Bali agar tidak terjadi kesalahan dan menjadi pertanyaan publik,” jelasnya.

Dia berujar telah monev ke tujuh Bawaslu kabupaten/kota di Bali, dan Bawaslu Bangli merupakan yang kedelapan. Dia mengaku monev dilakukan untuk melihat capaian atau implementasi Bawaslu kabupaten/kota terhadap pelatihan pengelolaan JDIH yang dilakukan beberapa pekan lalu. Selain itu, sambungnya, juga bagian dari upaya Bawaslu Bali dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bawaslu sebagai badan publik, cetusnya, berkewajiban memenuhi hak publik dalam kebutuhan akan informasi. Termasuk menyediakan produk-produk hukum yang dimiliki oleh Bawaslu kabupaten/kota.

Baca juga :  Bali Masuk Wilayah Berpotensi Terkena Curah Hujan Lebat

Ketika nanti produk hukum Bawaslu kabupaten/kota telah didokumentasikan dengan baik melalui satu wadah yaitu JDIH, sambungnya, maka masyarakat tidak perlu lagi repot datang ke kantor Bawaslu. Cukup dengan mengakses website JDIH Bawaslu, mereka bisa mendapat informasi produk hukum yang dibutuhkan. “Melalui JDIH, masyarakat akan dimudahkan melihat bahkan menyimpan produk-produk hukum dari Bawaslu,” lugas mantan jurnalis media di Bali itu.

Rudia mengapresiasi apa yang dilakukan Bawaslu Bangli dalam melakukan pengelolaan JDIH, karena dia melihat sejauh ini Bawaslu Bangli aktif koordinasi ketika akan mengunggah dokumen ke JDIH. “Jadi, saya rasa ini sangatlah penting dilakukan. Sebab, dengan terjaganya koordinasi yang baik antara Bawaslu Kabupaten Bangli dan Bawaslu Provinsi Bali, akan meminimalisir kesalahan yang bisa terjadi dalam pengelolaan JDIH,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.