Pemilih Pemula Maknai Bagi Sembako Bukan Politik Uang, Bawaslu Bali Dorong Anak Muda Berpikir Kritis

KETUT Ariyani (baju biru) berdialog dengan pelajar SMKN 3 Denpasar saat konsolidasi demokrasi, Senin (16/11/2026). Foto: ist
KETUT Ariyani (baju biru) berdialog dengan pelajar SMKN 3 Denpasar saat konsolidasi demokrasi, Senin (16/11/2026). Foto: ist

POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Pembagian sembako atau pemberian barang kepada masyarakat selama masa kampanye pemilu dianggap sebagai sesuatu yang lazim, setidaknya pandangan itu masih ditemukan di kalangan pemilih pemula. Hal tersebut terungkap saat Bawaslu Bali mengunjungi SMKN 3 Denpasar untuk konsolidasi demokrasi, Senin (16/11/2026).

Salah seorang siswa mengaku baru tahu pemberian barang atau materi dalam masa kampanye, dapat mengarah pada praktik politik uang dan berpotensi dikenai sanksi pidana. Selama ini dia menyangka bagi-bagi sembako atau materi lainnya oleh peserta pemilu sebagai bagian dari aktivitas kampanye.

Read More

Menanggapi hal tersebut, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, mengakui salah satu tantangan dalam membangun demokrasi berkualitas adalah mengubah cara pandang masyarakat terhadap praktik politik uang. Menurutnya, sesuatu yang sering dilakukan dan terlihat biasa di lingkungan masyarakat, tidak serta-merta menjadikannya benar atau dapat dibenarkan secara hukum.

“Kesadaran kritis mutlak dibangun ketika praktik pemberian materi disertai ajakan memilih dalam kontestasi Pemilu mulai dianggap lumrah dan berisiko diwariskan sebagai budaya. Sejatinya, kualitas demokrasi tidak diukur dari seberapa banyak materi yang ditebar, melainkan dari kemerdekaan pemilih dalam menentukan sikap tanpa tekanan maupun iming-iming,” tegas Ariyani saat berdialog dengan sejumlah siswa yang belum genap berusia 17 tahun.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami politik uang bukan semata-mata persoalan nominal uang yang diberikan. Pemberian barang, sembako, maupun bentuk materi lainnya juga perlu dicermati bila disertai maksud memengaruhi untuk memilih atau tidak memilih peserta pemilu tertentu. Masyarakat diajak harus mampu membedakan aktivitas sosial yang sah, dengan pemberian yang mengandung kepentingan elektoral dan berpotensi melanggar peraturan.

Terjadinya pelanggaran, sambungnya. tidak selalu dilatarbelakangi unsur kesengajaan. Ada juga karena ketidaktahuan masyarakat terhadap batasan tindakan yang dibolehkan maupun yang dilarang. “Karena itu, edukasi menjadi bagian penting dari pencegahan. Semakin awal masyarakat memahami aturan, semakin besar peluang kita mencegah terjadinya pelanggaran,” lugasnya.

Berpijak dari kondisi tersebut, dia mendaku Bawaslu Bali terus menggencarkan sosialisasi dan pendidikan politik. Ariyani menegaskan, pendidikan demokrasi tidak seharusnya bersifat musiman atau hanya hadir ketika kontestasi politik berlangsung. Bawaslu ingin masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup sebelum memasuki tahapan pemilu berikutnya. Harapannya makin banyak warga mampu mengenali bentuk-bentuk pelanggaran, memahami konsekuensi hukumnya, serta mengambil sikap tidak mencederai integritas pemilu.

“Bagi pemilih pemula, pemahaman tersebut menjadi penting. Sebab, pengalaman pertama menggunakan hak pilih dapat membentuk cara pandang mereka terhadap demokrasi pada masa mendatang,” paparnya memungkasi. hen

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.