BANGLI – Rapat pembahasan Ranperda APBD 2023 Badan Anggaran DPRD Bangli dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangli bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bangli dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada.
Rapat di Sekretariat DPRD Bangli di Jalan Nusantara, Kubu itu, juga anggota Banggar I Nengah Darsama dan I Ketut Guna, Kamis (6/10/2022). Dari Disdikpora hadir Sekretaris I Nyoman Sedana.
Pada kesempatan itu, Nengah Darsama mempertanyakan besarnya gaji pegawai.Dari Rp308 miliar gaji saja, sudah masuk Rp224 miliar atau hampir 73 persen. Belum lagi untuk membayar honor GTT dan PTT. “Sementara gaji GTT tiga bulan belum dibayar, dan sistem pengangkatan GTT dan PTT yang baru mohon dijelaskan,” pintanya.
Nyoman Sedana kemudian menjelaskan, pengangkatan GTT dan PTT berdasarkan kebutuhan. Selama ini, sebutnya, ada beberapa sekolah yang ditangani dari TK, SD dan SMP dalam meningkatkan proses pelayanan belajar-mengajar dan administrasi, sesuai temuan BPK, penganggaran harus berbasis kinerja. Untuk itu dilakukan pemilahan rekening anggaran untuk guru dan pegawai di masing-masing tingkatan.
Tahun 2021, kata dia, ada formasi PPPK yang diperkirakan awal bisa dibayar enam bulan yanki bulan Juli. GTT sudah dianggarkan di PPPK, sehingga anggaran GTT dikurangi atau digeser ke PPPK mulai bulan.
Adanya pergeseran dengan alasan teknis dari pusat itu, maka baru bisa di-SK-kan bulan September, sehingga ada pengurangan gaji PPPK selama dua bulan. “Itulah sebabnya ada keterlambatan membayar gaji GTT dan PTT, tapi sudah dianggarkan di APBD Perubahan untuk bulan Juli, Agustus dan September. Ini sudah kami sampaikan ke pegawai GTT dan PTT,” klaimnya.
Terkait besarnya anggaran untuk gaji pegawai, dia menguraikan Disdikpora menaungi 28 SMP,169 SD dan 13 TK Negeri. Seluruh gaji diposting di Disdikpora, makanya gaji dan tunjangan guru menjadi besar. Sementara dana prioritas hanya Rp1,3 miliar, tidak cukup untuk membiayai even nasional maupun provinsi.
”Mudah-mudahan dengan adanya rapat ini, anggota Dewan bisa memperjuangkan dana prioritas lebih banyak agar even bertaraf nasional maupun provinsi dapat didanai. Kini belum bisa berbicara banyak, termasuk pembangunan fisik beberapa sekolah seperti penyengker danpadmasana dengan anggaran Rp9,5 miliar, karena tidak bisa didanai dari DAK,” tandasnya. gia
