Lawan Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu, KPU Ajukan Tambahan Memori Banding

ANGGOTA KPU RI, Mochammad Afifudin. Foto: ist

JAKARTA – KPU RI mengajukan tambahan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tentang penundaan Pemilu 2024.

Anggota KPU RI, Mochammad Afifudin, mengatakan, dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jakpus No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst halaman 42 disebutkan, Pengadilan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai mediator. Berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2022, upaya perdamaian tidak berhasil.

Bacaan Lainnya

“Terhadap pertimbangan hukum putusan, seolah-olah telah mengupayakan perdamaian dan ada laporan mediator tanggal 26 Oktober 2022. Padahal tidak pernah ada proses mediasi,” seru Afifudin dalam konferensi pers dipantau dari Youtube KPU, Jumat (24/3/2023).

Lebih jauh dipaparkan, pemeriksaan perkara biasa yang dijalankan tanpa mediasi itu melanggar kewajiban hukum hakim. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Perma 1/2016. Sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma 1/2016, semua sengketa perdata wajib lebih dahulu diupayakan mediasi kecuali ditentukan lain.

Gugatan ini tidak termasuk perkara yang dikecualikan oleh Pasal 4 ayat (2) huruf a Perma 1/2016, bukan sengketa yang ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya. Bukti sebagai perkara perdata biasa adalah kode “PDT.G” dalam Register Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Baca juga :  Pemecatan Suadiana, DPC PDIP Tabanan Tunggu Keputusan DPP

Akibat dari terjadinya pelanggaran tanpa mediasi, sambungnya, pemeriksaan perkara cacat yuridis serta harus ditetapkan putusan sela untuk dilakukan mediasi.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Perma 1/2016, yakni dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum, maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.

Sehubungan dengan beralasan hukum permohonan dijatuhkannya putusan sela di tingkat banding tersebut, beralasan hukum untuk sekaligus dimohonkan penangguhan berlakunya amar putusan serta merta. Sebab, terdapat kepentingan negara yang wajib diutamakan dalam rangka menjalankan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, bahwa pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali, yang tidak dapat ditunda.

Lalu, imbuhnya, dalam UU Pemilu tidak dikenal alasan penundaan pemilu, tetapi hanya pemilu lanjutan dan pemilu susulan, dengan pemberlakuan khusus dalam pasal 431 dan pasal 432 UU Pemilu.

Dalam pemeriksaan perkara a quo (dimaksud) terdapat eksepsi kompetensi absolut yang bersinggungan dengan kewenangan badan-badan peradilan pemilu. Tidak tertutup kemungkinan adanya dua atau lebih putusan yang berbeda.

Ini terkonfirmasi dari jatuhnya Putusan Bawaslu RI Nomor 01/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang memerintah KPU RI memberi kesempatan kepada PRIMA menyampaikan dokumen perbaikan paling lama 10×24 jam.

Di sisi lain, berdasarkan amar putusan serta merta PN Jakpus, KPU diperintah menunda tahapan Pemilu 2024 dengan serta merta, yang juga dimaknai termasuk pula menunda tahapan verifikasi perbaikan sebagaimana amar Putusan Bawaslu dimaksud.

Baca juga :  Denpasar Gondol 2 Emas Taekwondo Porprov Bali 2022

Afifudin menyebut, tindakan KPU menetapkan Partai Prima tidak memenuhi syarat administrasi parpol merupakan substansi yang diatur dalam UU Pemilu. “Sebagai substansi yang diatur dalam UU Pemilu, maka pokok perselisihan yang dipermasalahkan terbukti sebagai perselisihan yang menjadi wewenang absolut dari Bawaslu, bukan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ucap Afifudin. dbs

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.