Gede Aryantha Minta Kekurangan Guru PNS di Badung Dicarikan Solusi

  • Whatsapp
ANGGOTA Komisi IV DPRD Badung, Gede Aryantha. Foto: ist
ANGGOTA Komisi IV DPRD Badung, Gede Aryantha. Foto: ist

MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung kekurangan guru PNS. Anggota DPRD Badung,  I Gede Aryantha, pun meminta agar kekurangan guru PNS segera dicarikan solusi. Bukan sekadar mengangkat tenaga pendidikan honor daerah atau guru kontrak daerah.

“Status guru PNS di setiap sekolah jumlahnya harus merata. Kita tahu bahwa kekurangan sudah ditutupi dengan guru non PNS. Tapi penting jumlah guru PNS itu merata di setiap sekolah,” kata Anggota Komisi IV DPRD Badung itu, Rabu (25/11/2020).

Bacaan Lainnya

Ia juga meminta agar kesejahteraan guru, khususnya guru non PNS juga menjadi perhatian, terlebih di situasi Covid-19. “Kita tahu bahwa pemerintah pusat memiliki program bantuan subsidi gaji atau BSU untuk guru non PNS. Kami ingin dinas kerja keras agar jumlah guru non PNS yang menerima bisa maksimal jangan sampai ada yang tercecer bila telah memenuhi persyaratan,” kata politisi Partai Gerindra asal Desa Canggu, Kuta Utara itu.

Dikonfirmasi terpisah, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung, I Made Mandi, membenarkan ada kekurangan guru PNS di Kabupaten Badung. Pihaknya pun mengakui jika kekurangan guru PNS sudah ditutupi dengan guru non-PNS seperti guru honorer dan guru kontrak daerah.

Baca juga :  Deklarasi Pilkada Damai, Aman, dan Sehat, Kapolres Karangasem Imbau Paslon Patuh Prokes

“Memang saat ini ada kekurangan guru yang berstatus PNS, tapi sudah digantikan dengan guru non PNS,” kata Mandi.

Idealnya lanjut dia, masih dibutuhkan 1.532 guru PNS untuk jenjang SD, dan 634 untuk SMP. Dari total saat ini guru PNS sebanyak 2.451 orang untuk sekolah SD dan 3.172 guru non PNS untuk jenjang SMP. “Untuk pengangkatan guru PNS, kami menunggu informasi dari pusat,” katanya.

Berkaitan dengan bantuan subsidi gaji guru non PNS, Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung, I Wayan Koper, menjelaskan,  bantuan bersumber dari Kementerian Tenaga Kerja melalui Kemendikbud sebesar Rp1,8 juta. Syaratnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan  Surat Keputusan Penerima Bantuan Subsidi Usaha (BSU) Kemendikbud.

“Jadi bantuan ini kami tidak menangani secara langsung, namun  surat keputusan penerima BSU itu bisa dilihat dari info Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) di situs website-nya ,” ujarnya.

Pihaknya pun memastikan  guru kontrak dan honorer di Badung mendapat bantuan tersebut.  Bantuan ini juga tidak boleh dobel “Kami masih kumpulkan masing-masing kepala UPT untuk mendata guru non PNS yang mendapatkan bantuan sebelumnya,”  katanya. 020

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.