POSMERDEKA.COM, BANGLI – Fraksi-fraksi di DPRD Bangli menyampaikan pandangan umum atas penyampaian Pertanggungjawaban Bupati Bangli atas pelaksanaan APBD 2022 pada rapat paripurna, Selasa (27/6/2023). Paripurna dipimpin Ketua DPRD I Ketut Suastika didampingi Wakil Ketua Nyoman Budiada dan Komang Carles. Dari eksekutif hadir Bupati Sang Nyoman Sedana Arta.
Sesuai pandangan umum bersama yang dibacakan I Nengah Darsana, fraksi-fraksi menyampaikan beberapa hal yang harus mendapat perhatian. Fraksi PDIP minta Bupati menindaklanjuti hasil temuan BPK RI. Dengan adanya temuan tersebut, maka perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang sistem teknologi dan infrastruktur.
Selanjutnya Fraksi Partai Golkar menyebutkan Opini WTP yang diberikan BPK RI sebenarnya penghargaan atau motivasi untuk meningkatkan pengelolaan anggaran yang lebih baik dari yang sudah dilaksanakan selama ini. Juga berharap predikat tersebut tidak berubah ke arah lebih rendah.
“Masih banyak kekurangan dan kelemahan pada LPJ tahun 2022. Jadi, temuan BPK tersebut harus ditindaklanjuti, khususnya menyangkut teknis dan kepatuhan terhadap regulasi,” ujarnya.
Darsana memaparkan, melihat masih ada kekurangan dan kekeliruan administrasi keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dengan alasan adanya aturan yang berubah-ubah, justru mencerminkan lemahnya tingkat informasi yang responsif dari para pelaksana kegiatan di OPD masing masing. Pula masih adanya sistem atau proses administrasi yang berbelit-belit, sehingga menghambat kecepatan proses.
Fraksi Restorasi Hati Nurani dalam pandangan bersama tersebut, sangat mengharap agar di tahun-tahun selanjutnya dapat dipertahankan, atau ditingkatkan terus, sehingga catatan dan kekurangan yang ada dapat diperbaiki.
“Penggunaan anggaran harus tetap mengacu pada aturan serta regulasi yang telah ada, sehingga seluruh pelaksanaanya dapat efektif dan efisien. Kami mengharapkan agar predikat WTP ini dapat memberi output dan outcome, yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat Bangli secara merata,” tegasnya.
Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab yang berhasil mencapai Opini WTP tujuh kali berturut-turut. Kemudian peringkat dua pengelolaan jalan dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, rangking enam standar pelayanan publik, serta rangking satu realisasi PAD dari Kemendagri.
“Harapan kami agar perolehan Opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan, dan prestasi lainnya di atas, dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun tahun mendatang,” serunya menandaskan. gia
