KARANGASEM – Bupati Karangasem, I Gede Dana, menghadiri seminar sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga 2021 (PK21) bersama Komisi IX DPR RI, Jumat (7/5/2021) di Balai Banjar Desa Kerta Mandala, Kecamatan Abang, Karangasem. Kegiatan ini merupakan sosialisasi rutin oleh perwakilan BKKBN Provinsi Bali dengan menggandeng para mitra kerjanya, untuk memberi penguatan terkait program nasional PK21.
Perwakilan BKKBN Provinsi Bali melakukan sosialisasi PK21 dan kelompok sasaran Bangga Kencana dengan menggandeng anggota Komisi IX DPR RI, I Ketut Kariyasa. PK21 dilaksanakan mulai awal April s.d 31 Mei 2021. Acara diikuti 50 peserta dari masyarakat setempat. Peserta yang hadir juga mendapatkan 100 paket sembako dan 25 makanan pendamping (PMT Ibu Hamil).
Dalam kesempatan itu, Bupati Dana mengatakan data dari PK21 ini sangat penting untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di masyarakat. Dana juga mengimbau masyarakat Karangasem bisa menghubungi kader setempat jika merasa belum didata.
”Mari kita ikut mendukung kesuksesan PK 2021 di Karangasem dengan memberikan data secara jujur. PK 2021 dimulai 1 April, masih ada waktu sampai 31 Mei. Ayo sukseskan untuk memberi nilai-nilai positif dalam pembangunan kependudukan,” pintanya.
Lebih jauh diuraikan, data stunting (tengkes) tiga tahun terakhir di Karangasem mengalami penurunan. Pada tahun 2021, Dana menarget penurunan stunting sebanyak 18,1 persen.
Menurut Kariyasa Adnyana, pada tahun 2021 ini BKKBN diberi amanah oleh Presiden Joko Widodo sebagai penanggung jawab pencegahan stunting di Indonesia. Target penurunan angka stunting yakni sebesar 14 persen sampai dengan 2024, sementara angka stunting di Indonesia masih di atas 27 persen. Dia berharap pendataan keluarga yang akan dilakukan serentak itu dapat menjadi momentum validasi data agar program pemerintah tepat sasaran. “Data keluarga memang terlihat sepele, tapi tanpa disadari data itu sebagai landasan bagi pemerintah menelurkan kebijakan,” tegasnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus Putra Proklamasi, menambahkan, masyarakat harus siap dan menerima dengan baik para petugas pendata dengan tetap menjaga protokol kesehatan, serta menyiapkan data yang diperlukan. Agus juga minta keluarga yang menjawab pertanyaan benar-benar menguasai kondisi anggota keluarganya. Sebab, pendataan keluarga ini tidak sekadar mencatat jumlah anggota keluarga, tapi pemerintah ingin mendapat data tentang kondisi kesehatan balita di seluruh Indonesia.
Meskipun Bali tergolong daerah maju dibandingkan daerah lain di Indonesia, jelasnya, intervensi-intervensi pembangunan kependudukan terutama di luar Denpasar dan Badung masih perlu dilakukan. “Sosialisasi ini sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah sebagai eksekutor kebijakan publik,” ujarnya menandaskan. nad
