POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan pada Jumat (20/11/2026). Angka ini naik Rp1.351.828 atau 42,15% dari UMP 2026 yang tercatat Rp3.207.459. Khusus Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sektor hotel bintang (berdasarkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025) ditetapkan Rp4.644.907, atau lebih tinggi Rp85.620 dari UMP umum.
Menanggapi gebrakan Gubernur Koster tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, Sabtu (21/11/2026) menyatakan pada prinsipnya setuju dengan kenaikan UMP tersebut. Alasannya, daya beli masyarakat saat ini menurun tapi biaya meningkat. Hanya, politisi Golkar itu juga menyimpan kekhawatiran tersendiri.
“Yang saya takutkan itu adalah dunia usaha meresponsnya dengan PHK massal, karena ketidakmampuan membayar upah di masa low season dan ekonomi menurun saat ini,” urai Ajus, sapaan akrabnya.
Sebagai jalan tengah, Ajus mengimbau dunia usaha bisa mempertahankan tenaga kerja yang ada, dan tetap berjalan dengan mode defensif. Pada saat yang sama, angkatan kerja yang baru diimbau bisa menambah skill mereka, agar bisa bersaing dengan adanya pengetatan persaingan tenaga kerja.
“Saya juga mendorong Pemprov untuk mempersiapkan anggaran tambahan bagi PPPK paruh waktu untuk dibahas di rapat Banggar ke depan,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Koster menjelaskan, Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 itu berlaku mulai 1 Januari 2027. Angka UMP 2027 setara 81,35% dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2027 sebesar Rp5.604.481, meningkat dibanding rasio UMP terhadap KHL 2026 sebesar 61,54% (UMP Rp3.207.459 terhadap KHL Rp5.253.107). Penetapan ini merujuk rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali (Berita Acara Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026) berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Keputusan tersebut juga mengakomodasi aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali, yang disampaikan pada 21 Oktober dan 20 November 2026. Mereka menuntut penghitungan upah agar berbasis KHL, bukan semata formula pengupahan, dengan FSPM meminta penetapan sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan sebesar Rp4.559.287.
Koster menginstruksikan Pemprov Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta pelaku usaha menjalankan keputusan ini secara bertanggung jawab. Peningkatan pendapatan bagi pegawai PPPK, PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemda, dan pekerja sektor pariwisata diharapkan memperkuat daya beli, produktivitas, serta kesejahteraan dan kebahagiaan niskala-sekala. hen
























