KALAU diajak taruhan, rasanya lebih banyak yang percaya Rocky Gerung –tukang kritik rezim paling populer di Indonesia itu– akan tetap di luar sistem. Faktanya, Rocky bersama 25 nama lain menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sejak 2 Oktober 2026 lalu. Dari video yang beredar, Rocky yang biasa “mendungu-dungukan” para pemegang kekuasaan, terlihat menunduk sebelum menandatangani dokumen pengangkatannya.
Dalam perspektif komunikasi politik, komposisi Wantimpres kali ini terlihat sebagai upaya pemerintah memperluas basis legitimasi elektoral dan administratif ke legitimasi etis, intelektual, keagamaan, dan sosial. Karena itu Wantimpres terdiri dari sejumlah tokoh dengan modal sosial yang berbeda-beda. Pertanyaannya, kenapa pemerintah harus memperluas legitimasi?
Prabowo sebenarnya tidak kekurangan legitimasi elektoral, karena merupakan Presiden hasil pemilu. Hanya, apakah kekuasaannya juga dianggap layak secara etis oleh orang-orang yang selama ini berdiri di luar kekuasaan, itu soal lain. Kalau masuknya Sinta dengan modal moral dari isu kemanusiaan dan dialog lintas iman, maka Rocky membawa modal bernama pikiran kritis. Dia bertahun-tahun memperoleh posisi publik justru karena beroposisi terhadap kekuasaan.
Di sini manuver Prabowo menarik dimaknai ketika merekrut orang yang dipercaya sebagian masyarakat sebagai simbol pengkritik pemerintah. Namun, pada saat yang sama justru muncul paradoks legitimasi moral. Ketika di luar dia bisa sesukanya berkata “Presiden bajingan tolol”, maka begitu masuk ke Wantimpres, secara struktural posisinya berubah. Mungkin itu juga penyebab banyak muncul sindiran dan meme terhadap Rocky di media sosial.
Secara substantif, perlu dibedakan antara posisi struktural dan posisi moral yang dipersepsikan publik. Kekuasaan mungkin sedang merengkuh legitimasi, tetapi media sosial membalik arena itu menjadi panggung delegitimasi.
Logika penguasa mungkin begini: Kalau tokoh yang punya kredibilitas moral mau jadi penasihat saya, publik akan melihat pemerintahan saya terbuka terhadap kritik dan punya legitimasi moral lebih luas. Masalahnya, publik di media sosial bisa mencibirnya menjadi: Kalau orang yang selama ini saya percaya kritis akhirnya jadi bagian dari kekuasaan, berarti selama ini moralitasnya bisa dinegosiasikan. Orangnya sama, pemaknaan dan pembingkaiannya bisa berpunggungan.
Kalau seorang pengusaha atau mantan menteri masuk Wantimpres, orang mungkin tidak terlalu tergoda berkomentar. Namun, ketika orang yang selama ini dianggap sebagai penjaga jarak moral terhadap kekuasaan justru mau diundang masuk ke dalam kekuasaan, selain jabatan, yang dipertaruhkan adalah kekuatan identitasnya. Rocky lebih problematis secara simbolik dibanding sebagian anggota Wantimpres yang lain, karena modal simboliknya selama ini justru dikonstruksi melalui resistensi terhadap yang berkuasa.
Namun, bisa jadi Prabowo sengaja mengambil risiko itu. Bisa untuk tujuan kooptasi agar daya kritisnya dari luar kehilangan daya gigit, atau mencoba menginstitusionalisasi kritik agar dapat dibawa ke ruang pengambilan keputusan sebelum memantik kegaduhan di luar. Masalahnya, mari asumsikan Rocky tetap kritis, tapi apakah dia masih tegas mengatakan “tidak” ketika berada di ruangan yang sama dengan Presiden?
Yang mungkin luput dari perhatian publik adalah legitimasi moral seseorang tidak bisa dipindah atau dikonversi begitu saja melalui jabatan. Prabowo bisa memberi jabatan kepada orang yang mempunyai modal moral, tetapi tidak otomatis memperoleh modal moral orang tersebut. Sebaliknya, orang itu juga tidak otomatis kehilangan seluruh modal moralnya karena menerima jabatan. Jadi, persoalannya lebih pada pertarungan persepsi dan simbolik atas modal moral tersebut. Dan, media sosial menjadi arena adu tafsirnya.
Yang agak rentan justru ketika tujuan awal perekrutan Rocky atau Sinta adalah memperoleh tambahan legitimasi moral, tetapi algoritma media sosial menjungkalkan logika itu. Rocky masuk kekuasaan, lalu muncul meme dengan narasi: “Bahkan orang bermoral pun akhirnya tunduk kepada kekuasaan.” Akibatnya, legitimasi pemerintah belum tentu bertambah, sementara modal moral tokohnya justru bisa ikut turun. Dengan lain ucap: pengkritik bisa masuk ke istana, tetapi penguasa tidak dapat mengontrol persepsi publik atas hadirnya orang itu.
Idealnya, mereka tetap bisa berkata, “Ini keliru, Pak Presiden,” sebagai bukti bahwa mereka berfungsi sebagai rem etis. Masalahnya, UU 19/2006 mewajibkan Wantimpres memberi nasihat dan pertimbangan, diminta ataupun tidak diminta Presiden, tetapi melarang anggota membuka isi nasihat dan pertimbangannya kepada publik. Artinya, Rocky dituntut membuktikan kekritisannya, tetapi secara struktural tidak bisa mempertontonkan isi kritiknya kepada publik.
Jika Wantimpres akhirnya hanya menjadi tempat “sekadar” bisa memberi nasihat, publik bisa mengolok-olok fungsi Wantimpres tidak berbeda dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang di era Soekarno dan Soeharto diplesetkan menjadi Dewan Pensiunan Agung: mereka memberi saran yang bisa diterima atau, yang lebih banyak terjadi, diabaikan Presiden.
Akibat berisiknya polarisasi politik sejak satu dekade terakhir, pemerintah membutuhkan orang yang mau bekerja sekaligus berani mengkritik. Masalahnya, publik acapkali mencampuradukkan dua fungsi itu secara oposisi biner. Orang mengkritik dianggap menyerang pemerintah, orang yang menerima ajakan pemerintah divonis menggadaikan idealisme.
Padahal ketika seseorang menerima posisi, belum membuktikan dia kehilangan independensi. Sebaliknya, bahwa dia menyuarakan kritik belum membuktikan dia akan konsisten di luar sistem. Buktinya baru bisa dilihat dari tindakannya setelah berada di dalam sistem.
Pemerintah tentu tidak selalu benar, tetapi juga tidak selalu salah. Kalau setiap kebijakan salah langsung digoreng menjadi skandal, pemerintah bisa kehilangan ruang untuk bekerja. Tetapi kalau setiap kebijakan pemerintah selalu dibela dengan alasan “beri kesempatan”, pemerintah juga kehilangan cermin untuk melihat kesalahannya sendiri.
Jadi, ada dua pekerjaan yang kontradiksi di masyarakat demokratis: mengawasi kekuasaan dan memberi kesempatan kepada kekuasaan untuk bekerja. Sayang, ini yang mudah hilang dalam politik media sosial. Gus Hendra
