KARANGASEM – Pemkab Karangasem menyiapkan anggaran Rp6 miliar pada tahun ini untuk membantu memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH). Di Karangasem sampai kini memang masih cukup banyak warga yang menempati rumah yang tidak layak huni.
Kepala Dinas PUPR dan Perkim Karangasem, Wedasmara, mengatakan, anggaran Rp6 miliar tersebut dialokasikan untuk 200 pemohon bedah rumah. “Sama seperti tahun lalu, keluar di anggaran perubahan,” ujarnya, Selasa (28/2/2023).
Dari 200 pemohon yang akan direalisasikan, dia menyebut masing-masing akan mendapat Rp30 juta per unit. Untuk mendapat bantuan itu, yang bersangkutan harus mengajukan proposal ke Bupati sebelum diteruskan ke Dinas PUPR dan Perkim. “Proposal dari desa diusulkan ke Bupati, kemudian diteruskan ke Dinas PUPR,” terangnya.
Wedasmara mengakui anggaran Rp6 miliar itu tidak mencukupi untuk merealisasikan semua permohonan. Data RTLH di Karangasem tercatat sebanyak 8 ribuan, dan yang mengajukan sebanyak 3 ribuan. RTLH tersebar di semua kecamatan, dan jumlahnya hampir merata.
Untuk bisa menentukan yang mana akan mendapat bantuan, dia berujar tim dari instansinya akan melakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan kondisi rumah tersebut. Wedasmara berharap tidak ada RTLH yang terlewat dalam pendataan. “Semoga tidak ada yang terlewatkan oleh perbekel,” pungkasnya. nad
