POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Proses pengiriman logistik Pilkada harus bersih dari potensi dipelintir di media sosial (medsos). Mencegah ada “gorengan politik” seperti itu, sopir truk logistik diminta tidak mampir-mampir selama perjalanan dari gudang logistik sampai TPS tujuan.
Masih soal mencegah serangan opini di medsos, KPU menginstruksi jajaran untuk membuat video pendek terkait jalannya pemungutan-penghitungan suara di TPS.
Dalam pertemuan KPU Bali bersama Bawaslu Bali dan perwakilan Forkopimda Bali, Senin (25/11/2024), AKBP Sumara dari Ditintelkam Polda Bali mengingatkan logistik Pilkada jangan mampir-mampir. Misalnya ke apotek, atau tempat lain untuk buang hajat. Tujuannya agar jika ada video soal itu tidak sampai digoreng di medsos.
Dia juga minta agar media bantu menjaga situasi dengan berita positif. “Terima kasih pada KPU yang deteksi dini bersama Forkopimda. Kami sudah ada pemetaan awal kerawanan yang ada. Termasuk menyiapkan skenario jika misalnya yang menang A, B, C atau D,” sebutnya.
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, berujar, pertemuan koordinasi kali terakhir untuk Pilkada 2024 itu juga mengundang BPBD Bali dan BMKG. Sebab, distribusi logistik Pilkada juga harus memperhatikan potensi bencana dan situasi cuaca. Dia menjamin logistik yang dikirim diperiksa dengan teliti dan hati-hati.
“Saya sampai buka kotak di gudang, saya hitung satu per satu isinya agar sesuai. Saya perintahkan jajaran KPU membongkar logistik yang akan dikirim untuk memastikan benar adanya,” paparnya dalam acara dipandu anggota KPU Bali, Gede John Darmawan itu.
Soal honor badan adhoc, Lidartawan mendaku sudah dikirim ke PPS masing-masing desa/kelurahan. Dia gembira anggaran Pilkada di Bali tidak ada masalah, karena di tempat lain ada yang anggaran Pilkada belum beres.
“Untuk APK dan mencirikan calon, PPK dan KPPS membersihkan di seluruh Bali. KPU tetap melakukan sosialisasi untuk mengajak pemilih datang ke TPS tanggal 27 November, untuk mencapai target partisipasi 75 persen,” bebernya.
Mencegah isu liar di publik, dia berujar memerintah seluruh PPS untuk mengoordinir pembuatan video pendek di TPS untuk testimoni saksi dan pengawas. Pertanyaan hanya dua: apakah pemungutan-penghitungan suara sudah berjalan sesuai aturan, dan apakah ada kecurangan di TPS.
Video itu sebagai bukti dan untuk membendung jika ada konten luar yang bilang Bali ribut. “Jurnalis silakan foto C plano setelah diteken saksi di TPS. Itu bukti KPU kerja transparan,” lugasnya.
Wirya dari BMKG menjelaskan, per 20 November Bali sudah masuk musim hujan, khususnya Bali bagian tengah. Sementara Kalaksa BPBD Bali, Made Rentin, berujar BPBD seluruh Bali akan aktif pendampingan per KPPS untuk menyepakati titik pembuatan TPS.
Tujuannya agar jika ada perubahan cuaca ekstrem atau bencana, TPS masih aman. Misalnya tidak sampai kebanjiran. “Diminta atau tidak, BPBD harus dampingi untuk pemetaan TPS,” paparnya.
Anggota Bawaslu Bali, Putra Wiratma, menambahkan, lembaganya sudah memantau distribusi logistik dan mitigasi di mana masalah mungkin terjadi. Misalnya saat pemantauan di gudang logistik KPU Badung, ditemukan ada masalah karena jendelanya jebol padahal hujan badai. Makanya perlu dipindah ke mobil boks untuk menjamin keamanan.
“Kami harap tidak ada potensi pelanggaran coba-coba dilakukan peserta Pilkada. Kami harap koordinasi kita sampai nanti rekap di Provinsi untuk meminimalisir potensi gugatan di MK seperti Pemilu kemarin,” pungkasnya. hen
