DENPASAR – Harapan masyarakat terhadap investor di Bali ikut menjaga stabilitas ekonomi saat kondisi ada wabah global seperti sekarang, jauh dari panggang dari api. Alih-alih bersama masyarakat dan pemerintah, sebagian investor memilih kabur dari Bali. “Dalam kondisi susah seperti sekarang, ke mana mereka yang mengeruk untung di Bali itu sekarang? Bukannya ikut berjuang, malah ada yang lari,” seru Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, I Dewa Made Mahayadnya, dengan nada kesal, ditemui di DPD PDIP Bali, Selasa (12/5/2020).
Politisi yang akrab disapa Dewa Jack itu tak memungkiri, selama ini investor membayar pajak ke daerah, juga menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat. Namun, itu terjadi dalam kondisi ekonomi “baik-baik saja” sebelumnya. Partisipasi dan sikap yang sama juga diharap dalam kondisi Bali dihajar pandemi Covid-19 seperti sekarang. “Jadi, dalam kondisi apapun investor seyogianya bisa bergandengan tangan dengan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat kita. Buktinya mana?” gugatnya didampingi Sekretaris Fraksi, Cokorda Gede Agung.
Meski begitu, dia mendaku ada hikmah yang bisa dipetik pemerintah, khususnya parlemen di Bali. Antara lain pemerintah perlu menambahkan konsep agar investor ikut berperan dalam kondisi apapun, terutama saat ekonomi Bali kolaps. Selama ini, jelasnya, pikiran orang adalah suatu prestasi ketika investor berlomba datang menanamkan modal, misalnya di sektor pariwisata. Kini, paradigma itu mesti diubah dengan konsep investor yang hadir diikat aturan lebih spesifik.
Didesak bagaimana konsep mendisiplinkan pengusaha itu akan dijalankan kelak, dia menyebut dimulai dari proses dia mengajukan izin berusaha di Bali. Legislatif akan mendorong Pemprov Bali, sesuai kewenangan yang ada, untuk mewajibkan mereka tetap berkontribusi ke masyarakat dalam suka dan duka. Misalnya dengan mengajukan ranperda inisiatif Dewan ke eksekutif, dengan klausul tertentu.
“Karena ini masih konsep, kami akan pelajari dulu payung hukumnya seperti apa agar tidak bertentangan aturan di atasnya. Pada prinsipnya kepentingan masyarakat, terlebih dalam kondisi abnormal seperti sekarang, yang menjadi muaranya,” terang politisi asal Buleleng itu.
Mengenai aspirasi dari diskusi Komisi II DPRD Bali dengan kelompok ahli agar Bali diberi perlakuan ekonomi khusus oleh pusat, dia menyatakan sependapat. “Fraksi setuju agar Bali diperhatikan khusus oleh pusat terkait pariwisata, misalnya dengan relaksasi perbankan khusus untuk perhotelan dan restoran,” lugasnya.
Cok Agung menambahkan, aspirasi itu bukan semata-mata karena Bali menyumbang devisa besar dari pariwisata. Namun, lebih kepada tatanan sosial dan ekonomi Bali memang hidup dari jasa pariwisata. “Banyak usaha masyarakat Bali bergantung dari pariwisata, maka kebijakan ekonomi khusus itu juga sebagai salah satu solusinya,” tandas mantan Wakil Bupati dan Bupati Klungkung tersebut. hen
