POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, berjanji memperjuangkan untuk menagih dua sumber pendapatan untuk APBD 2023 yang belum terealisasi penuh di era Gubernur Wayan Koster. Dua sumber itu adalah sewa tanah Pemprov Bali di ITDC dan kerja sama untuk pengelolaan Pusat Kebudayaan Bali (PKB). Janji itu dilontarkan saat rapat paripurna DPRD Bali dengan agenda penyampaian jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2024, dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rabu (25/10/2023).
“Untuk tagihan penyesuaian harga sewa tanah Pemprov Bali di Nusa Dua, dan pendapatan dari kerja sama untuk pengelolaan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, saat ini saya terus mengupayakan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar dua sumber pendapatan dimaksud bisa direalisasikan sebelum akhir tahun 2023,” sebutnya dalam paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama.
Pj. Gubernur Mahendra menyampaikan terima kasih atas masukan, saran dan pemikiran seluruh fraksi terhadap Raperda APBD 2024 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dia mengakui pengelolaan APBD dengan cermat, efektif, efisien dan akuntabel menjadi sangat penting dan kunci keberhasilan dalam mencapai target pembangunan. Tentu dengan didukung sumber pendapatan yang jelas, pasti serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menjawab Pandangan Umum Fraksi terkait Raperda APBD, dia berkata sedang disiapkan peraturan pelaksana Perda 6/2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Alam Bali, Perda 7/2023 tentang Kontribusi Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat, dan Perda 8/2023 tentang Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan Perusahaan. Untuk pendapatan daerah dari pungutan wisatawan asing, dia menyebut dianggarkan di RAPBD 2024 di pos Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah.
Mengenai penurunan anggaran Belanja Barang dan Jasa senilai Rp96,6 miliar, dia berujar karena melakukan efisiensi yakni belanja acara seremonial, belanja publikasi, dan belanja pemeliharaan. Namun, tidak mempengaruhi penyediaan anggaran untuk tenaga kontrak/tenaga non-ASN yang tersebar di setiap OPD.
“Pengalokasian Belanja Daerah untuk pemenuhan Belanja Wajib disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, Bidang Pendidikan dialokasikan 30,69 persen, Bidang Kesehatan 13,41 persen, Belanja Pegawai 29,74 persen, dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 16,18 persen,” jelasnya.
Pj. Gubernur Mahendra berujar sependapat dengan saran Dewan untuk memperhatikan khusus defisit anggaran yang dirancang dalam RAPBD 2024 sebesar 10,87 persen. “Perencanaan dan realisasi APBD 2023 memberi pengalaman dan pelajaran sangat penting bagi kita, mulai dari perencanaan pendapatan yang lebih realistis, perencanaan belanja yang disesuaikan dengan pendapatan yang realistis, perencanaan defisit dengan memperhitungkan sumber-sumber yang konkret dan realistis, serta pengalokasian bantuan kepada pihak lain memperhitungkan kewenangan, skala prioritas dan kondisi riil keuangan daerah,” beber jenderal polisi bintang dua itu.
Untuk pengendalian APBD 2024, dia akan melakukan upaya peningkatan pendapatan sekaligus pengendalian belanja daerah, serta melaksanakan manajemen kas daerah yang memperhitungkan realisasi pendapatan daerah. “Rencana pinjaman daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD 2023 sebesar Rp703 miliar lebih untuk menutup defisit, tidak direalisasikan,” bebernya. hen
