GIANYAR – Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengapresiasi langkah Pemkab Gianyar dalam upaya penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang belakangan menyerang ternak sapi. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Simantri Manu Sejahtera, Desa Keramas, Blahbatuh, Jumat (8/7/2022).
Rombongan Menteri Syahrul diterima Wakil Bupati Gianyar, AA Gde Mayun; Sekda I Made Gede Wisnu Wijaya; Kepala Dinas Pertanian, I Made Raka; Kepala Dinas Kesehatan, Ida Komang Upeksa, serta OPD terkait.
Syahrul mengatakan, kunjungannya sebagai salah satu langkah menyatukan langkah operasional, atau tata kelola lapangan, antara Satgas dengan Gugus Tugas. Selain itu, sinkronisasi semua data, termasuk data yang dikumpulkan TNI, Polri, Pemda, BPBD dan data yang ada di Gugus Tugas.
Bali saat ini ditetapkan sebagai daerah merah (lockdown), sehingga tidak ada hewan yang keluar-masuk Bali.“Ini sudah berjalan dengan baik, lalu lintasnya ditutup total. Dari Bali keluar dan yang masuk ke Bali tidak boleh. Hal tersebut kita perkuat dengan perlakuan disinfektan di bandara maupun pelabuhan,” jelasnya.
Dia berharap dalam waktu singkat Bali menjadi daerah hijau. Apalagi Kabupaten Gianyar dinyatakan daerah hijau. Sebab, semua hewan yang terkontaminasi, yang PCR-nya membuktikan dia PMK, sudah dilakukan pemotongan bersyarat. “Sekarang tinggal dijaga dengan disinfektan,” tambahnya.
Atas upaya Menteri Syahrul itu, Sekda Wisnu Wijaya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya karena memberi perhatian serius terhadap Kabupaten Gianyar. Apalagi, melalui kunjungan tersebut, Menteri Syahrul langsung menyampaikan Gianyar saat ini menjadi daerah hijau.
Dinyatakannya Gianyar sebagai daerah hijau, sebutnya, makin memotivasi Pemkab Gianyar melalui Satgas PMK untuk bekerja lebih baik lagi. Arahan dari pusat maupun dari provinsi telah dilaksanakan sebaik-baiknya. Misalnya pemetaan kantong-kantong rawan mobilisasi hewan, salah satunya dengan menutup Pasar Hewan Semabaung.
Terkait pelaksanaan vaksinasi, saat ini di Gianyar sebanyak 575 hewan divaksin dari 50.024 hewan yang perlu divaksin. Saat ini vaksinasi juga masih terus berjalan. “Langkah-langkah ini kami lakukan sebelum Satgas PMK dibentuk. Mulai dari pemetaan kantong-kantong rawan, membuat surat edaran, dan menutup pasar hewan Semebaung,” paparnya.
Ketua Simantri Manu Sejahtera, Gusti Agung Indra Agung, menambahkan, saat ini kelompoknya beranggotakan 20 orang dengan jumlah sapi sebanyak 19 ekor. Sejauh ini tidak ditemukan gejala-gejala PMK pada sapi yang ada di kelompok tersebut, meski jarak antara lokasi kandang dengan kelompok Merta Diuma, Desa Medahan yang kemarin teridentifikasi PMK cukup dekat.
Vaksinasi juga dilakukan terhadap sapi-sapi di kelompoknya, dan dia berharap terbentuk antibodi pada sapi-sapinya dan terhindar dari wabah PMK.
Ketentuan “lockdown” untuk Bali juga menjadi salah satu addendum atau penambahan poin pada SE Satgas Penanganan PMK Nomor 3 Tahun 2022. Sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan PMK, Wiku Adisasmito.
Di dalam addendum itu disebutkan, Aturan Khusus Lalu Lintas Pada Beberapa Daerah: (1) Lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK tidak diperkenankan masuk atau keluar dari dan ke Provinsi Bali. Kecuali berasal dari luar negeri dengan dokumen administratif lengkap, diantara dokumen karantina produk hewan dan telah dilakukan dekontaminasi.
(2) Hewan dan produk hewan rentan PMK tidak diperkenankan masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, dan tidak diperkenankan keluar dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.
“Pada prinsipnya, kesehatan hewan dalam penanganan PMK adalah tanggung jawab seluruh masyarakat, peternak, distributor, petugas RPH, pedagang, sampai dengan ke konsumen,” kata Wiku Adisasmito, Sabtu (9/7/2022).
Ia berharap masyarakat dapat melawan virus penyebab PMK sehingga tidak berdampak besar terhadap kesehatan hewan, serta menjaga sektor perekonomian nasional tetap terkendali, salah satunya dengan mengikuti anjuran yang telah dibuat oleh pemerintah. adi/rap
