POSMERDEKA.COM, KARANGASEM – DPRD Karangasem melangsungkan rapat paripurna bersama eksekutif membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, Selasa (20/6/2023). Pada paripurna itu, seluruh fraksi menyetujui Raperda yang dibahas dan disepakati bersama dalam rapat kerja gabungan beberapa waktu lalu. Hanya, sepakat itu juga meninggalkan sejumlah catatan.
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 dapat disepakati dan diterima sesuai rancangan yang diajukan, dengan rincian realisasi Anggaran Pendapatan mencapai Rp1,577 triliun lebih. Realisasi Anggaran Belanja mencapai Rp1,548 triliun lebih. Antara realisasi Pendapatan dikurangi realisasi Belanja terjadi surplus anggaran senilai Rp28,502 miliar lebih.
Selanjutnya realisasi Penerimaan Pembiayaan senilai Rp118,187 miliar lebih, realisasi Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp2,5 miliar, Pembiayaan Netto senilai Rp109,908 miliar lebih, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang dituangkan dalam Laporan Realisasi APBD senilai Rp144,19 miliar lebih.
Anggota DPRD Karangasem, I Gede Parwatha, membacakan catatan dari para fraksi. Dari Fraksi PDIP minta untuk meminimalisir temuan, baik dari Inspektorat maupun BPK. Juga diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan mengacu peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah diharap mampu menyosialisasikan perda tersebut ke seluruh lapisan masyarakat.
Fraksi Catur Warna Karangasem mendorong agar setiap pembahasan ranperda, pemerintah daerah harus meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Muaranya adalah terwujudnya kegiatan yang tepat guna dan tepat sasaran. Pemerintah daerah diminta memperhatikan anggaran di bidang seni, budaya dan olahraga, agar mampu bersaing ke tingkat yang lebih tinggi.
Fraksi Gerindra minta agar program air bersih Telaga Waja mampu diatasi pemerintah. Program ini diminta dijadikan prioritas demi keadilan, karena di wilayah Kecamatan Kubu khususnya sangat membutuhkan air bersih. Menurut Fraksi Gerindra, lakukan pembangunan secara merata sesuai aspirasi masyarakat, dan jangan tebang pilih.
Hal lain disoroti Fraksi Gerindra adalah mengoreksi OPD yang mempunyai mobil operasional untuk dievaluasi. Alasannya, biaya pemeliharaan cukup tinggi dan ini sangat membebani APBD. “Karena setahu kami banyak mobil yang keberadaannya mubazir, seperti di DPRD ada mobil yang sudah tua, tidak layak pakai, di Dinas Perhubungan ada bus tapi tidak ada sopirnya. Buat apa dipertahankan? Lebih baik dilelang saja,” tandas Parwatha saat membacakan catatan dari Fraksi Gerindra.
Fraksi Nawa Satya Partai Nasdem turut memberi beberapa catatan, salah satunya di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan tahun ini disebut membangun prasarana yang sangat luar biasa untuk ke depan. Mengingat hal itu, perlu adanya keseimbangan terkait SDM yang berkualitas. Fraksi Nasdem mendorong agar pemerintah daerah menyiapkan sarana pendidikan tercukupi di Karangasem, seperti pengangkatan guru-guru yang dirasa hari ini masih banyak kekurangan.
Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar berharap pemerintah, khususnya Bupati Karangasem, mempunyai visi yang visioner untuk memajukan SDM Karangasem. Agar bisa bersaing di era globalisasi dinilai perlu kerja keras, baik tenaga, pikiran dan finansial. Untuk merealisasikan hal tersebut, Bupati diharap tidak terjebak membuat program-program dalam APBD yang sifatnya pragmatis jangka pendek dan mercusuar.
“Saran dan masukan Fraksi Golkar untuk membangun SDM yang andal, salah satunya adalah melakukan intervensi untuk mempercepat penurunan angka stunting. Intervensi tersebut ada dua, yakni sensitif dan intervensi spesifik,” tandasnya. nad
