POSMERDEKA.COM, TABANAN – Tahapan masa kampanye dan pungut-hitung Pilkada Serentak 2024 dipandang sebagai momen-momen krusial. Sebab, di tahapan ini rentan terjadi pelanggaran yang dapat merusak keadilan Pilkada. ”Menjaga keadilan Pilkada tersaji, Bawaslu menyiapkan langkah persuasif sampai penindakan hukum,” ujar Aanggota Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, Sabtu (7/9/2024).
Menurut Wirka, masa kampanye dan pungut hitung merupakan momen paling melekat di masyarakat sebagai penanda proses elektoral dimulai. Pada tahapan ini juga banyak modus pelanggaran yang timbul.
Dari politik uang yang membungkam suara, hingga intimidasi yang meredam kebebasan memilih. “Di dua tahapan ini terdapat potensi pelanggaran yang dapat mengoyak idealisme berdemokrasi oleh segelintir ambisi kekuasaan,” serunya.
Pelanggaran pemilu, jelasnya, tak hanya mencederai proses demokrasi, juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem yang seharusnya menjadi cerminan kehendak mereka. Maka dari itu, selain terus mengupayakan pencegahan, dia berjanji Bawaslu juga mempersiapkan proses penindakan sebagai upaya terakhir yang harus dilakukan ketika pencegahan tidak lagi diindahkan.
“Jika memang tindakan persuasif pencegahan kami tidak didengarkan, kami harus mempersiapkan penindakan sebagai upaya terakhir menjaga proses kontestasi ini,” ancam Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bali itu.
Lebih jauh Wirka menguraikan, dampak dari modus pelanggaran, terutama pelanggaran pidana dalam Pilkada, adalah menumbuhkan rasa skeptis publik. Jika itu sampai terjadi dan dibiarkan, akan melahirkan sikap apatis terhadap sistem politik.
“Situasi itu lambat laun akan menggerus legitimasi demokrasi kita, mengikis hakikat dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” pesannya mengingatkan. hen
