POSMERDEKA.COM, MATARAM – Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, memastikan akan mendalami temuan Bawaslu Lombok Tengah (Loteng) yang menyebut ada oknum ASN Pemprov yang terlibat pada deklarasi pasangan Zulkieflimansyah-Suhaili FT di Kota Praya, Sabtu (8/6/2024). Hanya, Gita mengaku belum bisa memeriksa hingga memberi sanksi para ASN tersebut.
“Jika memang ada delapan ASN Pemprov yang terlibat, kami hormati kerja Bawaslu Loteng. Tapi kita akan bisa bekerja melakukan pendalaman, manakala ada bukti berupa foto dan video kehadiran mereka di deklarasi itu,” sebutnya usai menghadiri sidang paripurna DPRD NTB, Senin (10/6/2024).
Gita mendaku kabar yang menyebut pejabat Pemprov yang hadir di deklarasi tersebut adalah mereka yang kini tidak memperoleh jabatan saat dia menjabat Pj. Gubernur, justru baru diketahui. Menurut Gita, langkah mutasi yang dilakukan adalah dalam rangka normalisasi pejabat ASN lingkup Pemprov. Karena itu, jika ada pejabat yang tidak sependapat dengan kebijakan mutasi yang dilakukan, dia menilai itu sah-sah saja.
“Kalau benar yang hadir adalah mereka yang kena mutasi, kami dorong Bawaslu bekerja untuk menindaklanjuti temuan mereka. Sikap Bawaslu penting untuk kami juga melakukan pendalaman atas kehadiran mereka di kegiatan politik itu,” kata Gita.
Gita menegaskan mendukung langkah Bawaslu yang kini melakukan pendalaman kepada ASN Pemprov yang “kedapatan” ikut dalam kegiatan politik di Kota Praya itu. “Kami hormati langkah Bawaslu melakukan penindakan. Kami juga akan bekerja melakukan penegakan disiplin ASN jika ketahuan siapa-siapa pejabat Pemprov yang hadir itu,” serunya bernada mengancam.
Berdasarkan pantauan, deklarasi pasangan Zulkieflimansyah- Suhaili FT di Kota Praya kehadiran ratusan pendukung. Sejumlah mantan kepala bidang sampai kepala seksi yang kini nonjob di era Gita Ariadi, tampak hadir di acara tersebut. Sejumlah ASN bahkan secara bersama bergabung dengan pendukung lainnya. Sebagian tak sungkan memakai kaos bertuliskan Bang-Abah. Informasi yang dihimpun, oknum ASN itu bahkan sebagai penyedia APK untuk mendukung kelancaran deklarasi tersebut.
Ketua Bawaslu Lombok Tengah, Lalu Fauzan, membenarkan adanya dugaan oknum ASN terlibat pada deklarasi itu. “Dari hasil pengawasan memang ada oknum ASN yang diduga terlibat,” jawabnya melalui pesan WhatsApp, Senin (10/6/2024). Meski demikian, Fauzan menegaskan akan membahas dulu secara internal.
Soal sanksi sejumlah oknum ASN itu, dia menyebut belum bisa membuat kesimpulan. Yang jelas kata dia, ada dugaan pelanggaran netralitas ASN. “Kami akan bahas dulu ya. Intinya ada dugaan pelanggaran netralitas ASN. Tunggu hasil bahasan dulu,” tukasnya.
Sebagai informasi, untuk menjamin terjaganya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-547 4 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
Beberapa peraturan yang mengatur tentang netralitas ASN di antaranya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan asas penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN, yakni asas netralitas, hal ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. rul
