POSMERDEKA.COM, MATARAM – Langkah partai politik (parpol) yang mulai menyebarkan hasil tabulasi internal Pileg (real count) kepada publik, menuai reaksi anggota Komisi I DPRD NTB, Najamudin Moestafa.
Dia ini menyayangkan sikap parpol tersebut, salah satunya PKS dengan menyebut angka tabulasi mencapai 90 persen. Pun dilakukan petinggi PPP, yang dituding melewati batas kewenangan. Sebab, saat ini proses rekapitulasi tengah berlangsung di PPK.
“Petinggi parpol yang bersangkutan tak memiliki etika atau adab politik yang baik dengan sesama kontestan pemilu. Saya kritik sesama politisi sikap PKS dan PPP itu,” sergah Najamudin, Jumat (23/2/2024).
Dia mendesak Bawaslu untuk menindak tegas pihak-pihak yang menyebarluaskan tabulasi internal tersebut. Alasannya, data itu bersifat internal, tidak untuk dipublikasikan.
Partai seharusnya menahan diri, tidak membuat gaduh yang membuat psikologis orang terganggu. “Makanya saya minta Bawaslu menindak tegas parpol yang begini. Harus ada ancaman, sanksi, bisa sampai diskualifikasi,” serunya.
Lebih jauh dilontarkan, dia menduga kuat ada motif politis di balik disebarluaskannya data tabulasi internal parpol soal hasil Pileg. Menurutnya, data tersebut dapat memantik reaksi publik yang negatif, dan berdampak pada munculnya instabilitas keamanan daerah.
“Ini kan kurang ajar cara ini, enggak baik cara ini, politis sekali. Bisa ribut para pendukung dan simpatisan di bawah. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, Bawaslu jangan hanya beri jawaban normatif. Bawaslu jangan dong minta masyarakat yang mengawasi, apa tugasnya mereka?” tudingnya dengan nada kesal.
Najamudin mengaku beredar hasil real count salah satu partai yang menempatkan PDIP tak meraih satu pun kursi DPR RI dari dua dapil di NTB. Dia menganggap itu data spekulatif, yang disebar luas guna memunculkan keributan.
Partai politik mestinya berjalan di atas rel sebagai peserta pemilu, tidak dalam posisi sebagai lembaga yang menentukan siapa menang dan kalah. Tak lupa dia minta PDIP untuk bersikap.
“Contoh ya, dari mana mereka tahu kalau PDIP itu keluar? (tak kebagian kursi ke Senayan dari Dapil NTB). PDIP seharusnya keberatan, ndak boleh diam saja, Pak Rachmat harus bersikap,” bebernya.
“Ini kan sama artinya dikeluarkan dari gelanggang oleh orang yang tak punya otoritas, bukan wasit. Sesama pemain jangan jadi wasit, merangkap mereka, ini memicu kegaduhan,” lugasnya menuding.
Ketua Bawaslu NTB, Itratip, menilai adanya data klaim yang disuguhkan parpol dipastikan tidak bisa dijadikan dasar pembenaran, karena bukan hasil rekapitulasi resmi dari KPU.
“Saya kira silakan semua peserta pemilu melakukan penghitungan sendiri dan mendeklarasikan diri, tapi penghitungan suara resmi itu baru mulai dari tingkat kecamatan. Karena itu perlu kita juga harus memastikan sumber data yang dipegang, sebagai dasar mereka menyimpulkan diri kemenangan,” sahutnya.
Itratip menegaskan, data yang sahih dan terlegitimasi adalah data hasil rekapitulasi penyelenggara yang dilakukan secara berjenjang. Bila ada klaim, itu hasil hitungan subjektif.
“Rekapitulasi resmi itu baru mulai dari tingkat kecamatan, dan berlanjut hari ini secara berjenjang. Kalau saya, ya yang resmi harus ditunggu dan diawasi secara bersama-sama,” ucapnya memungkasi. rul
