POSMERDEKA.COM, KARANGASEM – DPRD Karangasem didesak secepatnya melakukan pembahasan Raperda terkait peralihan dari retribusi ke pajak, untuk bisa segera disahkan paling lambat September mendatang. Permintaan itu dilontarkan Kepala BPKAD Karangasem, I Wayan Ardika, beberapa waktu lalu.
Dia menuturkan, Raperda Pajak ini sangat penting untuk segera disahkan. Sebab, melalui aturan itu akan berpengaruh terhadap pendapatan dari sektor pajak rekreasi. Seperti di bidang olahraga air yakni rafting, snorkling, diving. Juga untuk mengejar pajak taman rekreasi budaya dan lainnya. Makanya dia mengingatkan legislatif agar segera membahas Raperda ini, agar September ini bisa disahkan.
“Proses konsultasi di Kemendagri perlu waktu tiga bulan. Jika itu molor, nanti bulan Januari 2024 bisa pusing kita. Saya sudah koordinasikan dengan Sekwan agar poin-poin penting bisa menjadi prioritas untuk dibahas,” kata Ardika.
Dia menguraikan, bila Raperda terkait regulasi pajak ini disahkan, beberapa keuntungan akan didapat Karangasem. Antara lain ada pendapatan tambahan sektor pajak yang dikenakan dari pengunjung di Taman Ujung. Termasuk juga untuk objek wisata Tirta Gangga, Pura Luhur Lempuyang dan lainnya. Jadi, tahun 2024 nanti sektor pendapatan bisa lebih dipacu.
Optimisme pendapatan dari sektor ini juga terlihat dari cerahnya perkembangan pariwisata Karangasem. Indikatornya bisa dilihat dari capaian pajak hotel dan restoran yang melampaui target. Di APBD Induk 2023 dipasang target Rp17 miliar, tapi realisasi mencapai Rp23 miliar.
“Ini menunjukkan sektor pariwisata kita mulai menggeliat, wisatawan mulai ramai lagi ke Karangasem setelah sempat terpuruk. Dalam Perubahan APBD ini, kami juga merancang kenaikan target untuk pajak hotel dan restoran menjadi Rp40 miliar,” pungkasnya. nad
