Kehumasan Bawaslu Mesti Dorong Penguatan Pendidikan Kepemiluan

RAPAT Kehumasan Bawaslu Bali dan Pemantauan Publikasi serta Pemberitaan Bawaslu Kabupaten/Kota di Bawaslu Badung, Kamis (8/10/2026). Foto: ist
RAPAT Kehumasan Bawaslu Bali dan Pemantauan Publikasi serta Pemberitaan Bawaslu Kabupaten/Kota di Bawaslu Badung, Kamis (8/10/2026). Foto: ist

POSMERDEKA.COM, MANGUPURA – Publikasi kehumasan Bawaslu diminta lebih difokuskan pada kegiatan yang bernilai informasi publik, seperti kerja pengawasan, pendidikan kepemiluan, dan upaya pendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, penting ada evaluasi serta umpan balik dari setiap kerja sama antarlembaga yang dijalankan, untuk mendukung optimalisasi fungsi kehumasan.

Pesan itu disampaikan Kordiv HP2H Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, saat Rapat Kehumasan Bawaslu Bali dan Pemantauan Publikasi serta Pemberitaan Bawaslu Kabupaten/Kota di Bawaslu Badung, Kamis (8/10/2026). Kegiatan ini diikuti kordiv HP2H dan staf kehumasan Bawaslu kabupaten/kota se-Bali.

Read More

Menurut Ariyani, kehumasan bukan sekadar urusan publikasi kegiatan lembaga, juga sebagai jembatan antara kerja pengawasan dan masyarakat. Selain minta publikasi lebih diarahkan pada kerja pengawasan, pendidikan kepemiluan dan informasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat, kegiatan internal minim nilai informasi publik tidak harus dipublikasikan. “Setiap kerja sama melalui MoU dievaluasi dan menghasilkan umpan balik. Bawaslu Bali akan memperjuangkan peningkatan sarana dan prasarana kehumasan di tingkat kabupaten/kota,” ucapnya.

Anggota Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menambahkan, era digital menuntut Bawaslu menyampaikan informasi secara cepat, transparan, berbasis data dan fakta, serta berkualitas. Jadi, paradigma kehumasan harus bergeser, dan Bawaslu mesti menyajikan informasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. “Di era digital ini, kita dituntut mampu memahami apa yang diinginkan masyarakat,” pesannya.

Menurut Ketua Bawaslu Badung, I Wayan Semara Cipta, dinamika kepemiluan, termasuk fenomena putusan Mahkamah Konstitusi (MK), semakin membutuhkan sinergitas, koordinasi dan transparansi antar penyelenggara. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) Diskominfo Badung, I Made Adi Parwata, menilai perkembangan media di Bali sudah baik. “Namun, masih terdapat sejumlah ketimpangan yang perlu menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bersama,” urainya.

Dalam kesempatan yang sama, Bawaslu Badung meraih penghargaan Highest Social Media Reach & Engagement di jajaran kabupaten/kota di Bali dengan interaksi media sosial terbanyak. Ini menunjukkan tingginya interaksi masyarakat terhadap konten dan informasi yang disampaikan melalui media sosial kelembagaan.

Terkait kehumasan, anggota Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, mengapresiasi kerja Bawaslu kabupaten/kota yang selama ini mempublikasikan kerja-kerja pengawasan. “Saya juga mendorong jajaran pengawas pemilu memiliki kemampuan komunikasi publik, sehingga mampu menyampaikan kerja-kerja pengawasan secara jelas dan komunikatif kepada masyarakat,” lugasnya memungkasi. hen

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.