POSMERDEKA.COM, DENPASAR – KPU Bali menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Bali 2024 sejumlah 3.283.893 pemilih, Minggu (22/9/2024). Meski sudah ditetapkan, Bawaslu Bali tetap akan menjalankan program Kawal Hak Pilih.
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, mengatakan, data pemilih kali ini merupakan data pemilih versi terbaik yang bisa dihasilkan. DPT dihasilkan berkat kerja sama dengan beberapa lembaga dan stakeholder terkait. “Inilah data pemilih terbaik yang bisa kita hasilkan di Bali. Dengan banyak proses dan jerih payah banyak pihak, baik itu penyelenggara kami dan Bawaslu, serta stakeholder terkait,” jelasnya usai penetapan DPT di daerah Sanur, Denpasar Selatan.
Sebagai informasi, 3.283.893 pemilih tersebut tersebar di sembilan kabupaten/kota seluruh Bali. Kabupaten Jembrana sebanyak 244.978 orang, Tabanan sebanyak 374.420 orang, Badung 412.434 orang, Gianyar sejumlah 392.342 orang, Klungkung sebanyak 168.793 orang, Bangli sebanyak 196.044 orang, Karangasem sebanyak 392.702 orang, Buleleng sebanyak 594.619 orang, dan Kota Denpasar sebanyak 507.561 orang.
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menambahkan, sebanyak 7.659 saran perbaikan di tahapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang diberikan jajaran Bawaslu secara berjenjang telah ditindaklanjuti KPU. Dia menjabarkan beberapa hal yang mendasari Bawaslu memberi saran perbaikan. Misalnya potensi kegandaan, potensi pemilih di bawah umur, adanya pemilih berusia di atas 100 tahun, dan pemilih yang memenuhi syarat tapi belum masuk ke daftar pemilih.
“Data hasil penetapan DPT tadi sudah sinkron dengan data yang kami miliki. KPU juga telah menindaklanjuti 7.000 lebih saran perbaikan yang kami berikan di tahapan penyusunan daftar pemilih ini, itu kami sangat apresiasi,” tuturnya usai melakukan pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Bali.
Selain memberi apresiasi ke KPU, Ariyani juga berujar Bawaslu akan terus melakukan upaya pengawalan terhadap hak pilih dari masyarakat sampai nanti hari pencoblosan tiba. Pengawalan hak pilih bukan semata-mata dalam pemenuhan secara administrasi saja. “Kami masih terus akan lakukan pengawalan terhadap hak pilih masyarakat. Langkah ini bukan saja ditujukan sebagai sebuah administrasi dari proses Pilkada, tapi secara substansi memasukkan orang yang berhak, dan mengeluarkan orang yang tidak berhak. Itu esensi pengawalan hak pilih ini,” tegasnya. hen
