POSMERDEKA.COM, MATARAM – Pemprov NTB menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD NTB. Penyerahan dokumen dilakukan saat rapat paripurna DPRD NTB di ruang Rinjani, kompleks kantor Gubernur, Rabu (3/9/2025).
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengatakan, berpindahnya lokasi pelaksanaan sidang paripurna DPRD kali ini, lantaran gedung DPRD NTB dalam kondisi rusak parah usai dibakar massa anarkis pada Sabtu (30/8/2025). “Dari sejumlah ruangan yang ada, ruangan Rinjani di lantai II kantor Gubernur NTB dalam kondisi layak dan representatif untuk sidang paripurna sementara waktu,” ujar Isvie dalam sambutannya.
Dia menuturkan, gegara rusaknya kantor DPRD NTB, Dewan butuh sejumlah fasilitas gedung yang representatif guna melanjutkan tugas-tugas kedewanan. Aktivitas alat kelengkapan DPRD NTB, yakni lima komisi, dan badan-badan di DPRD setempat belum memiliki ruangan.
“Kami berharap Pak Gubernur bisa menyiapkan fasilitas ruangan representatif, sehingga tugas kedewanan dapat berjalan lancar, sambil menunggu kelanjutan pembangunan gedung DPRD NTB,” pintanya.
Isvie menyatakan mendukung penyampaian aspirasi oleh mahasiswa dan LSM hingga ormas lainnya. Hanya, penyampaian pendapat agar dilakukan tertib, aman dan tidak anarkis. Jika masalah yang disampaikan menyangkut kewenangan daerah, DPRD tentu akan cepat merespons. Namun, kalau itu menyangkut isu-isu nasional, DPRD akan melanjutkan ke pemerintah pusat dan DPR.
Terkait Perubahan APBD, dia berkata KUA-PPAS APBD-P 2025 yang akan disampaikan, karena ada penyesuaian dengan RPJMD tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran fisik dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025 2030. Pemerintah daerah berupaya menyusun KUA-PPAS APBD-P Provinsi NTB tahun anggaran 2025, untuk disampaikan kepada DPRD NTB.
“Meski dengan kondisi kedaruratan karena tidak ada ruangan, kami akan bahas secara maraton dan intensif draf KUA/PPAS APBD Perubahan 2025 ini,” janjinya.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyatakan salut atas kinerja anggota DPRD NTB yang, dalam situasi tidak memiliki kantor, tugas keseharian dalam rangka menjalankan roda pemerintahan masih bisa berjalan. Dia siap memfasilitasi di mana pun anggota DPRD NTB ingin melaksanakan tugas. “Intinya, di tengah keterbatasan, tapi kinerja anggota DPRD malah kian semangat,” pujinya.
Iqbal mengatakan, usai aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung anarkis dan memicu pembakaran kantor DPRD NTB pada Sabtu (30/6) lalu, saat ini kondisi keamanan NTB mulai kondusif. Kerusakan fasilitas gedung DPRD akan ditangani pemerintah pusat. Sebab, kondisi di NTB juga terjadi di wilayah lainnya di Indonesia. Pemprov akan melakukan pembersihan terhadap sisa gedung DPRD dan fasilitas yang dibakar tersebut.
“Informasi pusat, pembiayaan gedung yang rusak akan bersumber dari APBN. Itu yang kita tunggu hasil pengkajian tim Kementerian PUPR yang masih bekerja hingga kini. Tugas kita membersihkan sisa-sisa bangunan dan puing-puingnya untuk memudahkan pembangunan,” ungkapnya.
Dia mendaku sudah menawarkan agar anggota DPRD NTB berkantor sementara di gedung NTB Mall di samping Masjid Hubburahman Islamic Center (IC) NTB. Namun, para anggota DPRD lebih memilih ruangan Rinjani.
“Untuk permintaan ruangan rapat-rapat komisi, dan badan-badan, kami menunggu di mana para anggota berkenan memilihnya. Tapi jika mau di kantor Gubernur, maka saya siapkan memilih di mana ruangannya,” urainya menandaskan. rul
