KLUNGKUNG – Pimpinan dan anggota DPRD Klungkung menyimak penyampaian LKPJ Bupati Klungkung Tahun 2020, sebagai pememenuhan kewajiban konstitusi, upaya membangun transparansi dan memperkuat cek serta keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh DPRD, Selasa (23/3/2021).
Dalam sidang LKPJ yang dipimpin Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom ini, tercatat ada beberapa hal yang disampaikan Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta. Pemaparan itu menjadi catatan penting DPRD Klungkung, seperti gambaran tentang kondisi perekonomian Klungkung.
Tercatat pertumbuhan perekonomian Klungkung pada tahun 2020 minus 6,35 persen, menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 5,42 persen, dan di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sebesar minus 9,31 persen. Hal ini menjadi gambaran betapa pandemi Covid-19 sangat menghantam sendi-sendi perekonomian masayarakat.
PDRB atas harga berlaku pada pada tahun 2020 mencapai sekitar Rp8,47 triliun. Secara nominal nilai PDRB mengalami penurunan Rp637,6 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai sekitar Rp9,1 triliun. PDRB atas harga konstan juga mengalai penurunun Rp5,99 triliun pada tahun 2019 menjadi sekitar Rp5,61 triliun pada tahun 2020.
Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi menurunnya produksi beberapa lapangan usaha, akibat wabah pandemi yang berkepanjangan.
Lapangan usaha pendukung utama struktur perekonomian Klungkung pada tahun 2020 adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, dan usaha informasi dan komunikasi.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 sebesar 71,73, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 71,71. baw
