KARANGASEM – Pemkab Karangasem dinakhodai Bupati I Gede Dana terus berinovasi mendongkrak Pemasukan Asli Daerah (PAD), terutama dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C. Caranya dengan menekan kebocoran pajak di sektor utama yang dimiliki kabupaten ini. Selasa (14/2/2023), menggandeng Bank Indonesia, Bupati Dana resmi meluncurkan Digitalisasi Pos Gate Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Dengan digitalisasi ini, diharap kebocoran pajak MBLB bisa ditekan seminimal mungkin, sehingga pendapatan daerah bisa terus meningkat. Hadir dalam peluncuran itu Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika; Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta; dan Dirut Bank BPD Bali, I Nyoman Sudarma.
Dana menyampaikan, pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD yang digunakan sebagai pendapatan daerah untuk membangun daerah. Pajak MBLB merupakan potensi terbesar di Karangasem dengan realisasi pada tahun 2022 mencapai Rp96,4 miliar atau 32 persen dari total PAD Rp301,3 miliar.
Pajak MBLB mengalami tren peningkatan signifikan sejak Karangasem Era Baru, dengan realisasi pada periode sebelumnya “hanya” Rp21,7 miliar pada tahun 2020. “Pada masa periode kami, Karangasem mengalami peningkatan 134,6 persen realisasi menjadi Rp50,9 miliar tahun 2021. Kembali meningkat tahun 2022 dengan realisasi Rp96,4 miliar,” beber Dana.
Dia menguraikan, optimalisasi dilakukan dengan mendorong BPKAD melakukan kebijakan peningkatan pengawasan Surat Tanda Pengambilan/Faktur MBLB, penambahan pos pengawasan yakni Pos 2, penggunaan faktur barcode 4 seri digitalisasi faktur, serta reward dan punishment kepada staf pos pengawasan pajak MBLB di setiap kecamatan.
Pemkab juga secara bertahap melakukan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai media mempermudah pelaksanaan pemerintahan daerah, yang dimulai dari pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Digitalisasi Pajak MBLB sebagai salah satu program unggulan TP2DD Kabupaten Karangasem, sebagaimana lini masa yang ditetapkan, yakni mulai tahun 2021 dilaksanakan faktur barcode 4 seri, tahun 2022 dilaksanakan uji coba faktur digital iPOS MBLB, dan pada Tahun 2023 ini dilaksanakan integrasi faktur digital iPOS MBLB dengan Pos Gate MBLB.
Selanjutnya pada tahun 2024-2025, sambungnya, Pemkab Karangasem akan penuh melaksanakan faktur digital iPOS MBLB kepada semua wajib pajak MBLB, yang terintegrasi dengan Pos Gate MBLB. Pula pengembangan metode pembayaran material oleh armada/truk dengan menggunakan kartu e-money dan e-ticketing MBLB.
“Pembayaran material saat ini sebenarnya sudah dapat dilakukan pada aplikasi iPOS MBLB dengan menggunakan metode QRIS dan Virtual Account BPD Bali. Dan, saat ini Digitalisasi Pos Gate Pajak MBLB ini mulai dioperasikan di Nongan, Rendang dan Tianyar Barat, Kubu,” pungkas Dana.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali, Trisno Nugroho, menyambut baik digitalisasi Pos Gate Pajak MBLB tersebut, karena pajak ini menyumbang kontribusi terbesar terhadap pajak daerah Karangasem yaitu 57,42 persen pada 2022.
“Tentunya, usaha digitalisasi pada Pajak MBLB ini harus kita dukung dan prioritaskan untuk dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah, dan menjaga tata kelola pajak daerah Kabupaten Karangasem,” ucapnya.
Proses digitalisasi Kabupaten Karangasem, ungkapnya, juga dinilai Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) melalui Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pada Semester II 2022, Kabupaten Karangasem mendapat nilai Indeks ETPD 99,1 persen, sehingga Kabupaten Karangasem menduduki peringkat ke-7 di kawasan Jawa-Bali.
Sementara itu, Dirut BPD Bali, I Nyoman Sudharma; didampingi Kepala Kantor Bank BPD Bali Cabang Karangasem, Ketut Andayana Kusuma Yasa, mengatakan, Bank BPD Bali terus berupaya melakukan digitalisasi keuangan daerah, termasuk retribusi dari pjak MBLB ini.
Karena sebagai bank berpelat daerah, juga harus mendukung dan memprioritaskan berbagai terobosan yang dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan menjaga tata kelola pajak daerah, seperti di Kabupaten Karangasem. nad
