DENPASAR – Para personel yang bergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) harus selalu aktif melakukan koordinasi. Langkah tersebut sebagai persiapan dan juga upaya dalam mengedepankan pencegahan terhadap kemungkinan pelanggaran, yang bisa terjadi dalam setiap tahapan Pemilu.
“Kita harus mengedepankan upaya pencegahan terlebih dahulu, karena penindakan adalah upaya terakhir jika pencegahan tidak bisa dilakukan lagi,” kata anggota Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, dalam rapat penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Bangli, Selasa (30/8/2022).
Wirka berujar saat ini Sentra Gakkumdu untuk Pemilu 2024 telah kembali diaktifkan. Karena itu, dia ingin memastikan kesiapan personel Sentra untuk menghadapi potensi pelanggaran, khususnya terhadap dugaan tindak pidana pemilu.
“Tim Gakkumdu harus selalu siap dan siaga. Selain itu, kerjasama antarinstansi yakni Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan harus semakin diperkuat, dan harus dibangun persepsi yang sama dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu,” ajaknya.
Lebih jauh dipaparkan, ketika dicermati kembali dalam Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018, disebutkan bahwa seharusnya semua personel Sentra baik Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan harus selalu stand by di kantor Bawaslu. Namun, dia pribadi memaklumi bahwa kepolisian dan kejaksaan memiliki banyak tugas lain juga, sehingga tidak bisa melakukan hal tersebut.
“Meskipun tidak bisa standby 24 jam di kantor Bawaslu, saya harap semua personil selalu on call dan selalu siap ketika ada tugas yang harus diselesaikan,” pintanya memungkasi. hen
