BANGLI – Dengan usainya Pilkada Bangli 2020, Bawaslu Bangli menyisakan anggaran hibah lumayan besar. Sejauh ini Bawaslu Bangli merealisasikan anggaran untuk berbagai kegiatan pengawasan mencapai 69 persen dari kucuran dana senilai Rp6,9 miliar. “Untuk saat ini masih tersisa sekitar Rp2,1 miliar,” ungkap Ketua Bawaslu Bangli, I Nengah Purna, Selasa (2/2/2021).
Sisa anggaran tersebut, jelasnya, karena ada efisiensi menimbang dampak pandemi Covid-19. Misalnya kegiatan sosialisasi Bawaslu yang awalnya ditarget menghadirkan lebih dari 100 orang, pesertanya dibatasi antara 25-50 orang saja. Anggaran perjalanan dinas (perdin) untuk bimtek maupun pelatihan dilakukan lebih banyak secara daring. Selain itu, alat pelindung diri (APD) yang sudah dianggarkan, juga diambil alih dengan menggunakan dana APBN.
Lebih jauh diungkapkan, anggaran penanganan pelanggaran pidana pemilu juga minim terserap, karena tidak ada pengaduan saat Pilkada Bangli yang berujung pidana. “Untuk penanganan pelanggaran, terutama tindak pidana pemilu, kami anggarkan untuk 10 kasus. Namun, sampai ada penetapan dari KPU Bangli, tidak ada terealisasi karena memang tidak ada pelanggaran pidana pemilu,” ungkapnya.
Meski demikian, sampai saat ini Bawaslu masih akan merealisasikan pembayaran untuk honor badan ad hoc kecamatan bulan Januari, yang akan dibayar bulan Februari. Sampai akhir pelantikan, sesuai anggaran yang telah disusun sampai selesai, kemungkinan anggaran yang tidak terserap senilai Rp1,8 miliar.
Tindak lanjut dari itu, kata Purna, sisa anggaran tersebut akan dipertanggungjawabkan dan dikembalikan ke kas daerah setelah pelantikan dilakukan. “Termasuk jika ada bunga gironya juga akan kami kembalikan ke kas negara sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” ulasnya menandaskan. gia
