POSMERDEKA.COM, DENPASAR – DPRD Bali menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2022 pada rapat paripurna di DPRD Bali, Selasa (2/5/2023). Pada rapat yang dihadiri Gubernur Wayan Koster, legislatif juga mengapresiasi kinerja eksekutif karena realisasi pendapatan tahun 2022 mencapai 105 persen lebih. Uniknya, kali ini Ketua DPRD Nyoman Adi Wiryatama sama sekali tidak didampingi wakil ketua sebagaimana biasanya.
Koordinator Pembahasan LKPJ, Gede Kusuma Putra, saat membacakan pendapat akhir Dewan mengatakan, berdasarkan LKPJ Gubernur, dapat dicermati pelaksanaan program pembangunan dalam APBD 2022 sampai dengan Perubahan APBD 2022. Pendapatan Daerah yang direncanakan Rp5,596 triliun terealisasi Rp5,905 triliun atau 105,51 persen. Belanja Daerah yang direncanakan Rp7,541 triliun terealisasi Rp6,749 triliun atau 89,49 persen.
Pembiayaan Daerah setelah Perubahan direncanakan Rp1,945 triliun, realisasinya Rp1,193 triliun atau 61,37 persen bersumber dari Silpa 2021 sebesar Rp.850,296 miliar dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp.443,501 miliar setelah dikurangi Pengeluaran. Pembiayaan sebesar Rp.100 miliar untuk pembentukan dana cadangan. Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan terdapat Silpa Rp349,708 miliar.
“Sepanjang 2022, perekonomian Bali mencapai pertumbuhan 4,84 persen, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang kontraksi 2,46 persen dan tahun 2020 pertumbuhan negatif 9,34 persen,” jelasnya.
PDRB per kapita Provinsi Bali tahun 2022 mencapai Rp55,54 juta, naik dibandingkan tahun 2021 yang Rp50,53 juta, meski masih di bawah angka rata-rata nasional yang besarannya Rp69,43 juta. Persentase penduduk miskin di Bali, berdasarkan Data BPS per September 2022, sebesar 4,53 persen, menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,72 persen. Angka terendah di Indonesia.
Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2022 tercatat 4,8 persen, menurun dibandingkan 2021 sebesar 5,37 persen. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2022 mencapai 76,44, jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 72,91,” pujinya.
Meski begitu, Dewan merekomendasi agar ditelaah kembali dengan cermat rekomendasi terkait LKPJ 2021, terutama yang belum optimal dan tuntas ditindaklanjuti. Misalnya mendorong peningkatan dan pemerataan investasi, terutama yang diarahkan pada sektor industri pengolahan hasil-hasil atau produk sektor primer (pertanian dalam arti luas).
Menelaah pertumbuhan ekonomi Bali 4,84 persen melampaui target RPJMD di angka rata rata 3,10 persen, Dewan memberi apresiasi. Sebab, dua tahun terakhir ekonomi Bali mengalami kontraksi. Namun, memperhatikan inflasi tahun 2022 sampai 6,44 persen, segala upaya langkah dan kebijakan yang diambil guna mendorong ekonomi tumbuh adalah kesia-siaan.
Untuk itu, Dewan mendorong TPID lebih kerja keras guna menjaga tingkat inflasi jangan melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi. Kajian komprehensif perlu segera dilaksanakan terkait besaran bantuan desa adat dan subak. 44 produk hukum (18 perda dan 26 pergub) yang dihasilkan perlu dicermati mana yang belum terimplementasi dengan baik, cukup baik, dan yang terimplementasi dengan baik. Selesainya beberapa program pembangunan yang ikonik serta menyerap anggaran cukup besar, legislatif berharap pengawasan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan.
“Terkait shortcut Singaraja-Mengwitani, tanah lebih sepanjang shortcut supaya didayagunakan dan dihasilgunakan secepatnya, menghindari pemanfaatan tidak jelas dan yang mengakibatkan kekumuhan,” paparnya.
Hal lain yang direkomendasi terkait pemasangan jaringan kabel listrik, telepon, internet dan tower dikoordinasikan agar tidak mengganggu ruas jalan umum. Pemprov juga diharap menindak tegas wisatawan yang melanggar ketertiban umum dan melecehkan eksistensi pariwisata Bali
Terkait energi bersih, Dewan mendorong Pemprov memfasilitasi pertemuan stakeholder terkait guna penyamaan persepsi, sekaligus secepatnya mewujudkan ada sumber energi bersih dan mandiri. Jalan rusak yang jadi kewenangan Provinsi agar diperhatikan dan ditangani baik,” bebernya. hen
