SESUAI prediksi, begitu I Wayan Suyasa menyatakan resmi pamit dari Golkar ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), apalagi menjabat Ketua DPW PSI Bali, kegaduhan timbul. Bukan soal hengkangnya Suyasa, melainkan posisi anaknya, Putu Sika Adi Putra, yang masih menjabat anggota Fraksi Golkar DPRD Badung. Dalam batas tertentu kondisinya mirip judul film top tahun 1990: “Sepondok Dua Cinta”.
Secara aturan organisasi di Golkar memang tidak ada yang dilanggar, tapi mungkin agak berbeda ketika bicara di ranah etika dan, terutama, “rasa”. Bisa jadi itu pertimbangan Ketua DPD Partai Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, menyoroti sisi etika politik Sika, alih-alih pelanggaran nyata aturan di Golkar. Bagi Demer, apa pun alasannya, karena satu Dapil di Badung antara ayah dan anak, tidak etis jika mereka berbeda warna baju partainya. “Dapil yang menentukan,” ucapnya, Sabtu (24/1/2025). Tapi biarlah drama itu jadi kegaduhan internal Golkar.
Yang lebih menarik dibaca publik justru ambisi elektoral selangit Suyasa untuk merengkuh 25 kursi DPRD seluruh Bali pada Pemilu 2029. Ini melonjak signifikan dari 5 kursi saat Pemilu 2024 lalu. “Saya dulu target 12 kursi di Golkar Badung, dan buktinya saya mundur ketika target tidak tercapai. Sekarang target 1 DPR RI, dan di Bali 4 besar. Itu komitmen sebagai Ketua,” paparnya saat jumpa media, Kamis (22/1/2025).
Di ruang publik, pernyataan ini hadir sebagai optimisme dan keberanian. Namun, juga mudah tergelincir sebagai isyarat lain. PSI hanya memperoleh 2,08% suara di Provinsi Bali, jauh di bawah partai mapan seperti PDIP (57,18%), Gerindra (12,83%), dan Golkar (12,75%). Ini artinya PSI tidak menjadi kekuatan signifikan dalam komposisi kursi DPRD Bali saat ini.
Dalam perspektif Baudrillard, sasaran politik setinggi itu justru bekerja sebagai “tanda yang melampaui realitasnya”. Angka cuma sebagai simbol kekuatan, bukan proyeksi berbasis struktur. Representasi tentang “partai besar masa depan” diproduksi lebih cepat daripada pertumbuhan basis sosialnya. Target menjadi citra, bukan akumulasi relasi.
Data jelas menunjukkan jarak antara tanda dan realitas. Pada Pileg 2024, PSI di Bali hanya mengamankan lima kursi DPRD kabupaten/kota dan satu kursi DPRD Provinsi. Figur yang lolos pun terbatas di wilayah dan nama yang berulang. Lonjakan 400% dalam satu siklus bukan mustahil, cuma sangat berat secara struktural. Kondisi itu merupakan hiperealitas politik: diskursus target melampaui tanda-tanda dapat terwujud dalam realita.
Memang, panggung depan PSI di Bali kini hidup dengan direkrutnya kader partai lain dari PDIP dan Golkar. Namun, kualitasnya bukan figur dengan daya ungkit elektoral signifikan. Selain itu tidak menjamin gerbong basis elektoral lama turut serta, dan tidak lagi berada di puncak pengaruh politik di partai asal.
Di sisi lain, kehadiran orang baru yang langsung menempati pucuk pimpinan, niscaya memantik resistensi diam-diam internal. Ini titik di mana wacana target tidak sepenuhnya bertemu dengan struktur lokal. Pun jarak antara teks dan konteks mulai terasa.
Berikutnya, pernyataan target ini merupakan praktik diskursif yang kuat. Dia memproduksi wacana kepemimpinan yang tegas dan penuh komitmen. Sepintas ini alamiah karena Suyasa dikenal petarung dalam target; terbukti dari target 12 kursi Golkar di DPRD Badung dan menang Pilkada Badung 2024. Bahwa target tercapai atau tidak, itu soal lain.
Dengan harapan membubung itu, disadari atau tidak, PSI tak sekadar “menantang” hegemoni PDIP di Bali sejak Pemilu 1999, juga mengusik zona nyaman Gerindra dan Golkar sebagai penguntit PDIP. Gerindra dan Golkar tidak melihat sebagai ancaman langsung, cuma gangguan yang tak diucapkan terbuka karena sama-sama bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Tetapi, dalam skenario buruk, target tinggi “kepagian” PSI ini dapat membuatnya dibidik sebagai musuh bersama Gerindra dan Golkar sebagai sekutu di pusat.
Publik di Bali niscaya mafhum politik lokal Bali terbiasa dengan target yang dinegosiasikan secara internal, bukan dijadikan tontonan. Ketika target diumumkan sebagai tontonan, biasanya kontraproduktif dari etika politik. Koster sejak awal menarget pasangan Ganjar-Mahfud menang 95% pada Pilpres 2024 di Bali, atau KIM Plus target menang Pilgub Bali 2024, dan kita tahu hasilnya bagaimana. Bukan tidak mungkin, tapi jarak antara struktur lokal dan target “terlalu lebar”.
Jika diperhatikan, politik Bali bekerja dalam ritme yang lebih pelan dan berlapis. Relasi kuasa tidak hanya disusun melalui partai, tapi melalui banjar, desa adat, dan jaringan sosial yang tumbuh lama. Banyak keputusan penting lahir dari pertemuan informal, bukan dari pernyataan resmi. Struktur ini jarang tampil dalam baliho atau media, tapi sangat menentukan arah politik.
Bahwa manuver PSI, yang mengandalkan figur dan simbol nasional masuk, ke ruang ini, logikanya jelas berbeda. Kehadirannya terlihat jelas, tapi belum tentu keterikatannya. Citra hadir mendahului realitas. Akibatnya, kehadiran itu terasa, tetapi belum tentu berakar.
Kelihaian membaca peta lokal Bali ini justru memberi ruang gerak bagi partai-partai KIM di Bali mempertegas posisi mereka. Gerindra dan Golkar, misalnya, memiliki jaringan lokal lebih stabil dan terbaca. Keduanya memahami bahwa politik Bali adalah soal menjaga keseimbangan relasi. Peluang elektoral hadir melalui relasi yang dijaga, bukan sekadar gencarnya tanda atau simbol.
Berkaca dari Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, kita lihat bagaimana cairnya komunikasi para elite lokal Bali di panggung belakang. Hubungan personal, kalkulasi pragmatis, dan pengalaman panjang hidup dalam satu ruang sosial membentuk etika tak tertulis: “silakan begitu, tapi jangan tabrak garis saya”. Etika ini membuat setiap manuver baru dibaca hati-hati, bukan ditolak secara terbuka, hanya diamati dengan saksama.
Dalam konteks ini, manuver PSI dapat menimbulkan risi bagi partai lain di Bali. Bukan karena ancaman elektoral langsung, tapi karena gaya komunikasinya kurang nyambung. Di Bali, politik tak sekadar soal apa yang dikatakan, tapi siapa yang benar-benar hadir secara sosial di titik-titik adat dan agama menyatu. Siapkah PSI menjalankan itu? Gus Hendra
