POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Pelaksanaan peringatan Bulan Bung Karno tahun 2024 sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam tahun politik ini, lomba yang diadakan lebih difokuskan menyasar generasi milenial atau generasi Z (gen Z). Pula sebagai momen sosialisasi Perda Provinsi Bali Nomor 4/2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru; dan UU 15/2023 tentang Provinsi Bali.
“Ini perlu disampaikan ke masyarakat, terutama generasi milenial dan gen Z,” sebut Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster, dalam jumpa media, Selasa (21/5/2024).
Dia menguraikan, sosialisasi dua aturan itu penting agar masyarakat paham gambaran umum bahwa Bali punya haluan masa depan. Jadi tahu mau dibawa ke mana Bali ke depan. Pun bagaimana persoalan, tantangan, dan arah serta strategi menghadapinya. “Ini perlu dipahami milenial, karena mereka kelak menjadi subjek, mampu berperan aktif dan membangun peradaban masa depan Bali lebih baik dan berkualitas,” jelasnya didampingi Bendahara Dewa Made Mahayadnya, dan anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Made Suparta dan IGA Diah Werdhi Srikandi.
Pelbagai lomba yang diadakan, sambungnya, yakni lomba cerdas cermat tingkat SMA/SMK, lomba cerdas cermat tingkat perguruan tinggi, lomba karya tulis, dan lomba konten kreatif. Ada juga lomba mixology arak bali, lomba barista kopi bali, dan lomba layang-layang KBS Big Kite Festival. Lomba cerdas cermat tingkat SMA/SMK dan perguruan tinggi sama-sama berhadiah total Rp31,5 juta, lomba karya tulis berhadiah Rp75 juta, lomba konten kreatif berhadiah total Rp62,5 juta, lomba barista dan mixology berhadiah masing-masing Rp55 juta, dan KBS Big Kite berhadiah Rp50 juta. Total hadiah Rp274,5 juta.
“Kami harap anak muda kita bergairah mengikuti lomba ini. Hadiahnya dari gotong royong anggota Fraksi DPRD Bali,” imbuh Koster.
Disinggung tema lomba ini terlalu “tinggi” jika menyasar gen Z yang cenderung kurang tertarik hal-hal berbau filosofis, Koster berujar gen Z sekarang di usia pelajar SMA atau mahasiswa awal. Ketika menyelesaikan studi dan akan bekerja sesuai kompetensi, maka akan menjadi pelaku utama pada 20 s.d. 30 tahun lagi. Karena itu harus tahu bagaimana Bali dibawa ke depan. Dia juga mengklaim isi Perda 4/2023 itu mudah dibaca.
“Mereka ibaratnya belum tahu buku, makanya dikenalkan. UU Provinsi Bali juga simpel, artinya Bali punya landasan hukum pembangunan. Desa adat dan subak diakui. Selama ini orang pikir desa adat tidak ada payung hukum di nasional,” terangnya.
UU Provinsi Bali juga disebut memberi kewenangan Bali menyusun perda tanpa peraturan pemerintah. Hasilnya nyata dengan kewenangan memungut retribusi dari wisatawan. Sejak diterapkan 14 Februari 2024 sampai 12 Mei 2024 saja terhimpun dana Rp84,7 miliar. Jika sistemnya optimal, Koster menyebut bisa mendulang sampai Rp1 miliar per hari.
“Ini dari tidak ada pendapatan menjadi ada. Kalau berjalan terus kita bisa dapat Rp200 miliar, maksimal Rp900 miliar,” sebutnya.
Didesak apa relevansi Perda Haluan Pembangunan Bali yang berkelindan dengan kehidupan sehari-hari generasi Z, Koster menjawab haluan pembangunan Bali dimulai tahun 2025, dan dijalankan dari hasil Pilkada Serentak 2024. Isinya harus menjadi visi-misi calon kepala daerah untuk jangka menengah dan panjang, serta rencana kerja tahunan dalam APBD.
“Calon kepala daerah harus tahu ini. Tinggal bikin visi-misi, sesuaikan konteksnya. Anak muda juga harus tahu, jangan dilepas. Jadi pemimpin jangan cuma mikir lima tahun menjabat, harus pikirkan masa depan anak muda,” lugasnya memungkasi. hen
