DENPASAR – Dana saksi untuk mengamankan perolehan suara di TPS masih menjadi beban sendiri bagi para caleg yang berkontestasi pada pemilu. Untuk mereduksi keraguan calegnya, sekaligus mengawal aspirasi masyarakat, Partai Nasdem menjanjikan siap menanggung biaya saksi di TPS. Penegasan itu dilontarkan Sekretaris DPW Partai Nasdem Bali, I Nyoman Winatha, Senin (18/10/2021).
Winatha mengutarakan hal tersebut setelah sebelumnya mengikuti Rapat Kerja DPW Partai Nasdem Bali yang dilangsungkan pada 11-15 Oktober 2021. Raker digelar secara langsung di Istana Taman Jepun, Denpasar yang diikuti pengurus DPD Nasdem Denpasar, dan diikuti secara daring oleh 8 DPD Nasdem kabupaten/kota seluruh Bali. Selain Winatha sebagai narasumber, raker ini juga menghadirkan Ketua DPW Partai Nasdem Bali, Julie Sutrisno Laiskodat.
Menurut Winatha, raker tersebut sebagai upaya partainya mulai memanaskan mesin menatap Pemilu 2024. “Selain diikuti para kader, raker juga mengundang Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, untuk memberi paparan tentang apa saja yang perlu dipersiapkan menyongsong verifikasi yang diperlukan KPU kelak,” terangnya.
Sebagai partai yang mengusung slogan Restorasi Indonesia, Winatha menegaskan Nasdem memastikan akan mengawal utuh aspirasi masyarakat, khususnya para kader Nasdem menjalani Pileg 2024. Ada hal khusus yang ditawarkan kepada masyarakat yang memiliki dedikasi dan semangat membangun negeri, tapi enggan terjun ke politik karena tak bisa membayar saksi. Apa itu? Yakni Nasdem memastikan dana saksi ditanggung DPW dan DPP Nasdem.
“Kabar bahagia ini membuat kami makin semangat melakukan penguatan struktur sampai ke tingkat desa. Sekali lagi, DPW Nasdem Bali sangat siap membantu kesiapan saksi di TPS, pembentukan kader-kader Nasdem penggerak pemilih, dan tentunya didukung soliditas yang makin baik dari DPP, DPW, DPC, dan DPRt,” urai pria asal Jembrana itu.
Mengenai regulasi pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024, Lidartawan selaku narasumber berujar jajaran KPU seluruh Indonesia mulai menyosialisasikan bahwa pendaftaran parpol peserta Pemilu sudah dibuka. Menurut Lidartawan, potensi-potensi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih lantaran diprediksi akan banyak surat suara pada Pemilu Serentak 2024, masuk dalam daftar pembahasan KPU. Termasuk pembiayaan kegiatan politik yang membengkak, karena kebutuhan alat pelindung diri (APD), dengan asumsi pandemi Covid-19 masih terjadi, di tengah merosotnya pemasukan daerah akibat pandemi.
Dia juga menyebut tarik-ulur jadwal Pileg dan Pilpres juga masih terjadi. Awalnya menyodorkan tanggal 21 Februari 2024 untuk Pemilu dan Pilkada dilangsungkan pada November 2024, KPU RI kemudian diberi opsi kedua, yakni 15 Mei 2024 untuk Pemilu dan Pilkada digelar pada 19 Februari 2025. Terlepas dari polemik tersebut, Lidartawan menegaskan persiapan matang harus dilakukan seluruh parpol jika serius menjadi peserta pemilu.
Syarat parpol sebagai peserta Pemilu, urainya, mencakup beberapa hal. Di antaranya berstatus badan hukum sesuai UU partai politik, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi, dan 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota. “Menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Juga memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk dalam kepengurusan parpol kabupaten/kota, dan dibuktikan dengan kepemilikan KTA dan KTP elektronik,” tandas mantan Ketua KPU Bangli dua periode tersebut. hen
