Menpora: Permintaan Tambahan Anggaran bukan Pemicu Penolakan PON Papua

  • Whatsapp
MENPORA Zainudin Amali saat memimpin rapat koordinasi di Wisma Auditorium Kemenpora, Jakarta, Selasa (8/6/2021). foto: antaranews

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyatakan permintaan tambahan anggaran yang diusulkan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua bukan menjadi alasan munculnya penolakan terhadap pesta olahraga multiajang tersebut.

Seusai rapat koordinasi dengan Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman di Jakarta, Selasa (8/6/2021), Zainudin mengatakan akar permasalahannya adalah belum adanya kejelasan terkait pencairan dana APBD kepada empat wilayah tuan rumah penyelenggara multiajang empat tahunan itu.

Bacaan Lainnya

“Sebenarnya (usulan) tambahan anggaran bukan pemicu masalah antara PB PON dan Sub PB PON. Masalah utamanya adalah yang dianggarakan dalam APBD. Sudah ada pencairan (dana), tetapi ke sub-sub ini belum (turun),” kata Zainudin dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Selasa (8/6/2021).

PB PON Papua telah mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp1,6 triliun kepada pemerintah pusat melalui Kemenpora untuk pelaksanaan PON Papua, yang akan digelar pada 2-15 Oktober mendatang.

Menurut Ketua Harian PB PON Yunus Wonda, pada Maret lalu, PB PON saat ini tak lagi mendapat dukungan anggaran dari APBD Provinsi Papua, setelah dana Rp2 triliun yang dialokasikan sebelumnya sudah digunakan untuk pembangunan venue pertandingan. Sementara itu, PB PON masih perlu menutupi anggaran untuk berbagai kebutuhan lain, termasuk broadcasting dan konsumsi.

Baca juga :  PSSI Sayangkan Pengunduran Diri Ratu Tisha

Zainudin pun mengatakan tak akan menghalangi PB PON untuk mengusulkan tambahan anggaran. Namun Kemenpora bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurutnya, tetap harus meninjau ulang usulan tersebut.

“Saya rasa (usulan tambahan anggaran) ini memang harus benar-benar clear dan aman. Jadi prosesnya sedang di-review BPKP. Diperkirakan akhir bulan ini akan menyelesaikan review-nya dan duduk lagi dengan kejaksaan dan KPK,” tutur Zainudin. “Kalau review BPKP oke, itu tidak ada masalah, bisa langsung diberikan kepada daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Marciano mengatakan anggaran dari APBD untuk PON papua sebetulnya sudah ada dan akan segera dicairkan ke Sub PB PON di empat klaster.

“Seperti Kota Jayapura baru mau diturunkan. Tapi prinsipnya anggaran itu ada, bahkan anggaran masih tersedia Rp600 miliar dari APBD Papua, tetapi belum bisa diturunkan karena butuh LPJ dulu yang sudah dipakai,” ujar Marciano, seperti dilansir dari antaranews.

Dia menambahkan persiapan PON Papua hingga kini terus berjalan di tengah berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini. “Kesiapan venue masih sesuai. Akomodasi, transportasi, konsumsi dan lain sebagainya sedang dibicarakan, dan akan diselesaikan sesuai harapan,” pungkas Marciano. yes

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.