POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Pilihan masyarakat pada kontestasi politik sangat dipengaruhi oleh informasi yang dimiliki tentang seorang calon. Rekam jejak, pengalaman, dan kapasitas menjadi pertimbangan penting sebelum suara diberikan. Untuk menuju ke arah itu, masyarakat perlu dibiasakan mencermati banyak informasi, bukan sekadar mengekor pandangan populer atau yang ramai diperbincangkan. Isu tersebut dibahas dalam Suara (Seri Diskusi dan Wacana Demokrasi) Edisi ke-7 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Bali bersama kader Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Kabupaten Badung secara daring, Selasa (17/11/2026).
Memantik acara, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menyatakan pendidikan politik berperan penting dalam membantu masyarakat menentukan pilihan. Menurutnya, setiap calon peserta pemilu wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sedangkan kewenangan memberi mandat sepenuhnya berada di tangan masyarakat. “Karena itu, penting juga bagi pemilih untuk melihat rekam jejak, kapasitas, dan kompetensi calon sebelum menentukan pilihan,” pesannya.
Gusti Ayu Suputri Darmayani, pelajar SMA Negeri 2 Abiansemal sekaligus kader P2P Kabupaten Badung, menyambut baik terbukanya ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam politik. “Kesempatan menduduki jabatan harus diiringi kemampuan menjalankan tugas,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Ariyani menegaskan pendidikan politik sebagai kerja bersama yang perlu dilakukan berkelanjutan. Dia mengajak kader P2P memikirkan langkah konkret untuk memperluas pemahaman masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2029. “Ini pekerjaan rumah kita bersama. Bagaimana masyarakat bisa semakin memahami siapa yang akan mereka pilih, dan apa yang perlu dipertimbangkan sebelum memberi suara,” terangnya.
Pemanfaatan media digital menjadi salah satu gagasan yang disampaikan peserta. I Made Arya Bayu Suta, kader P2P Kabupaten Badung, mengusulkan penyajian konten edukatif tentang aturan dan proses kepemiluan dengan bahasa yang mudah dipahami. “Media sosial dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus memperluas pengetahuan tentang pengawasan pemilu,” katanya.
Josua Synocto Hutabarat dari GMKI Kabupaten Badung menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pendidikan politik di luar tahapan pemilu. Bagi dia, masyarakat perlu dibiasakan mencermati informasi yang beredar, bukan sekadar mengikuti pandangan yang sedang ramai diperbincangkan. “Ruang digital dapat dimanfaatkan untuk berdiskusi dan memperdalam pemahaman tentang persoalan demokrasi,” ulasnya.
Diskusi juga membahas peluang keterlibatan kader P2P dalam Pemilihan Perbekel di Kabupaten Badung. Ariyani mengaku Bawaslu Badung telah berkoordinasi agar kader dapat hadir dalam kegiatan tersebut. “Ini merupakan kesempatan belajar langsung tentang penyelenggaraan demokrasi di tingkat desa,” lugasnya.
Ariyani berharap kader P2P tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi juga menerapkan pengetahuan yang diperoleh di lingkungan masing-masing. “Kontribusi itu bisa dimulai dari langkah sederhana, seperti membagikan informasi yang benar dan membantu masyarakat memahami hak serta tanggung jawabnya sebagai pemilih,” pintanya menandaskan. hen
























