Labangka Akan Jadi Lumbung Pangan NTB, Setelah Ada Sinyal dari Kementan

GUBERNUR NTB, H. Zulkieflimansyah, menjadi narasumber pada rapat tentang lumbung pangan Provinsi NTB secara virtual. Foto: sit
GUBERNUR NTB, H. Zulkieflimansyah, menjadi narasumber pada rapat tentang lumbung pangan Provinsi NTB secara virtual. Foto: sit

MATARAM – Pemerintah melalui  Kementerian Pertanian merencanakan program food estate (lumbung pangan) di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi NTB. Lumbung pangan baru ini merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah; didampingi Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, Husnul Fauzi, menjadi narasumber pada rapat tentang lumbung pangan Provinsi NTB secara virtual dengan Sekretaris Jenderal Kementan dan Eselon I lingkup Kementan, Senin (5/10/2020).

Read More

Dalam kesempatan itu, Bang zul menyampaikan ungkapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menindaklanjuti hasil diskusi dengan Menteri Pertanian dan menegaskan bahwa NTB siap untuk lumbung pangan.

‘’Kami dari NTB menyediakan yang bisa dilakukan, tugas kami untuk kemudian menyukseskan program dari menteri dan keinginan teman di komisi empat, kami siap di NTB ini dengan Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, kemudian ketahanan pangan, kehutanan dan lain – lain untuk mendukung supaya apa yang diinginkan oleh Pak Menteri tentang food estate ini bisa kita jelmakan segera tahun ini mulai di NTB,’’ ujar Gubernur.

Selanjutnya, Kadis Pertanian mempresentasikan secara garis besar gambaran program lumbung pangan, di provinsi NTB, yang berlokasi di Labangka. ‘’Jadi pada kawasan Labangka pertanian terintegrasi sistem ini Pak Sekjen, ada industri pengolahan hasil pemasaran, tentu pada saat Labangka ini tercipta produksi tanaman pangan, holti, perkebunan dan perternakan tentu teintegrasi komposting dengan energi listrik untuk permukiman,’’ ungkapnya.

Menurut Husnul,  rencana usulan pertanian terintegrasi untuk subsektor ketahanan pangan ada 10.000 Ha untuk mina padi, jagung kemudian hortikultura 125 Ha untuk cabai, 20 Ha untuk bawang dan mengharap bantuan sarpras di antaranya solar dryer, mesin penggiling cabai, dan untuk sektor perkebunan jambu mente dan kelapa genjah.

Kemudian, Dirjen Tanaman Pangan, Dr. Suwandi, menyampaikan bahwa  terkait dengan food estate bahwa perlu tahapan yang terukur dimulai dari desain fisik, grand design, memperhatikan titik krusial yang kedua yaitu kelembagaan sebagai obyekter dan akan men-support penuh food estate yang dibangun di NTB.

Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Momon Rusmono, menyampaikan grand design tetap jalan dan rencana kegiatan untuk tahun 2020 tetap jalan, dan dari segi kelembagaan dapat dikoordinasikan lebih lanjut membentuk lembaga dengan para petani atau koorporasi agar tujuan dapat tercapai.

‘’Pernyataan dari beberapa dirjen 2020 sudah siap masuk ke Labangka, saya berharap paling lambat bulan oktober Pak Menteri sudah bisa melihat capaian berapa ratus Ha dan secara bertahap kelembagaan dapat dibangun, sehingga hulu-hilir kelembagaan bisa tercapai dan saya minta dirjen-dirjen untuk mengawal dan upayakan minggu kedua sudah mulai bergerak,’’ tandasnya. 031

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.