POSMERDEKA.COM, BANGLI – Bawaslu Kabupaten Bangli menjalin sinergi strategis dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Bangli demi mewujudkan pemilu berkualitas. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Publikasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan Pilkada di Bawaslu Bangli, Rabu (21/1/2026).
Penandatanganan dilakukan Ketua Bawaslu Bangli, I Nengah Muliarta, bersama Kepala Diskominfosan Bangli, I Nyoman Murditha. Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah krusial untuk memperluas jangkauan informasi mengenai pengawasan pemilu, kepada masyarakat luas melalui kanal komunikasi pemerintah. “Kami ingin memastikan setiap tahapan pengawasan partisipatif dapat terpublikasikan dengan baik,” ujar Muliarta.
Dukungan Diskominfosan diharap membuat pesan edukasi pemilu menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara efektif dan akurat. Muliarta menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawal jalannya demokrasi, agar setiap prosedur berjalan sesuai aturan. Melalui infrastruktur digital yang ada, pengawasan partisipatif diyakini akan lebih masif tersosialisasi ke pelosok desa.
Senada dengan hal tersebut, I Nyoman Murditha menyatakan kesiapan mendukung penuh program publikasi ini, melalui saluran komunikasi yang dimiliki pemerintah daerah. Diskominfosan diposisikan sebagai jembatan informasi antara lembaga negara dan masyarakat demi transparansi pemilu. “Kami akan memaksimalkan infrastruktur informasi dan komunikasi yang ada untuk mempublikasikan kegiatan ini,” tegasnya.
Poin utama dalam perjanjian tersebut mencakup pemanfaatan kanal informasi digital dan media sosial untuk sosialisasi pengawasan pemilu. Tujuannya jelas, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya proses demokrasi secara mandiri. Murditha sepakat kerja sama ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam menciptakan pemilu yang transparan dan demokratis di Kabupaten Bangli.
Adanya kerja sama ini diharap mampu menekan tingkat kerawanan pemilu, melalui pengawasan mandiri oleh masyarakat yang terinformasi dengan baik. Kanal berita resmi pemerintah daerah akan menjadi rujukan utama bagi warga dalam memantau setiap tahapan pemilu. “Diharapkan pengawasan mandiri masyarakat dapat menekan tingkat kerawanan melalui informasi yang akurat,” pungkasnya. gia
