POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Bank BPD Bali bersama 45 bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) lainnya menandatangani Perjanjian Pembiayaan (PKP) dalam rangka pembayaran subsidi bunga/marjin KUR serta Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP), pada Jumat (25/4/2025) di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, yang menekankan pentingnya peran perbankan dalam menjaga kualitas kredit di sektor UMKM.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, menyampaikan bahwa sejak tahun 2012 Bank BPD Bali telah dipercaya oleh pemerintah sebagai Bank Penyalur KUR. Bank BPD Bali selalu berupaya untuk menjaga kualitas kredit KUR, dengan NPL 0,52% per Maret 2025.
‘’Bank BPD Bali tidak hanya menyalurkan KUR, tetapi juga melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM, agar mereka bisa memanfaatkan kredit ini secara optimal untuk kemajuan usahanya. Kami berkomitmen untuk mendukung kualitas kredit UMKM yang sehat dan terus berkontribusi dalam mendongkrak perekonomian daerah,’’ ujar Sudharma.
Menteri Maman Abdurrahman juga memberikan pesan penting dalam acara tersebut. Menurutnya, perbankan tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan, tetapi juga berperan dalam menekan angka Non-Performing Loan (NPL) di sektor UMKM yang kini rata-rata mencapai 4%. Lebih lanjut, Maman juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam penyaluran KUR agar prosesnya lebih efisien, tepat sasaran, dan dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. Dengan adanya sistem digital, diharapkan bisa tercapai target pemerintah untuk menambah 2,4 juta nasabah baru serta membantu 1,1 juta UMKM untuk naik kelas.
“Digitalisasi akan membuat proses lebih mudah dan cepat. Jadi, selain memberikan pendampingan, digitalisasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program KUR ini,” tambah Maman.
Penandatanganan kerja sama ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Bank BPD Bali dengan bank-bank lainnya dalam menyalurkan KUR yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas UMKM di Bali, serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang lebih kuat dan berkembang. nan
