Perubahan Status di KTP Tentukan Akses Hak Pilih Purnawirawan

KONSOLIDASI Demokrasi dilaksanakan Bawaslu Bali dengan para purnawirawan TNI/Polri di Denpasar, Rabu (18/11/2026). Foto: ist
KONSOLIDASI Demokrasi dilaksanakan Bawaslu Bali dengan para purnawirawan TNI/Polri di Denpasar, Rabu (18/11/2026). Foto: ist

POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Perubahan status dari anggota aktif TNI-Polri menjadi warga sipil tidak cukup hanya ditandai dengan berakhirnya masa dinas. Status kependudukan juga perlu diperbarui, agar hak politik sebagai warga negara dapat kembali digunakan. Persoalan ini ditekankan Bawaslu Bali untuk mendorong akurasi data pemilih melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Saat Konsolidasi Demokrasi di Denpasar, Rabu (18/11/2026), Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menyatakan perubahan status di dokumen kependudukan sangat penting untuk memastikan hak politik warga negara tidak terabaikan. Pensiunan TNI-Polri diajak segera memperbarui status pekerjaannya di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jika perubahan status kependudukan tidak dilakukan, data mereka berpotensi belum mencerminkan kondisi sebenarnya.

Read More

“Jangan sampai hak politik yang seharusnya sudah dapat digunakan, justru terkendala karena administrasi kependudukannya belum berubah,” terangnya.

Di sisi lain, sambungnya, ada persoalan juga ketika seseorang telah menjadi anggota TNI-Polri, tetapi status pekerjaannya dalam dokumen kependudukan belum diperbarui. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi faktual seseorang. Jika tidak teridentifikasi dalam proses pemutakhiran data, hal ini dapat memengaruhi ketepatan data pemilih.

“PDPB bukan semata-mata kegiatan memperbarui angka dalam daftar pemilih, tapi juga setiap warga negara tercatat sesuai dengan status dan kondisi sebenarnya. Jadi, hak politik masyarakat dapat terlindungi tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku bagi anggota TNI-Polri aktif,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gusti Ngurah Putra, pensiunan TNI, mengakui belum memperbarui status kependudukannya karena baru sekitar sebulan memasuki masa pensiun. Meski demikian, dia berjanji akan menyampaikan informasi tersebut kepada rekan-rekan purnawirawan lainnya agar segera memperbarui administrasi kependudukan. “Dengan begitu, kami yang sudah pensiun bisa menyalurkan hak pilih pada pemilu maupun pemilihan berikutnya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Luh Nurati, purnawirawan Polri. Ia mendaku telah menyampaikan pentingnya pembaruan status kependudukan kepada sesama anggota purnawirawan, agar proses administrasi tersebut tidak terabaikan. “Perubahan status di KTP perlu dilakukan agar para purnawirawan dapat kembali menggunakan hak politiknya,” sebutnya.

Ariyani berharap pertemuan tersebut dapat meningkatkan pemahaman para purnawirawan mengenai pentingnya pembaruan data kependudukan. Hak politik warga negara, lugasnya, perlu dijaga melalui kesesuaian data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.

“Mereka yang sudah pensiun memiliki hak untuk memilih maupun dipilih. Jangan sampai hak tersebut terhambat hanya karena persoalan administrasi yang belum diperbarui,” tutup Ariyani. hen

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.