POSMERDEKA.COM, KARANGASEM – Upaya penanggulangan kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Karangasem, harus dilakukan melalui program yang konkret. Tidak saja oleh pemerintah, juga penting peran serta masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, saat membuka rakor penanggulangan kemiskinan di Aula Saba Prakerthi, kantor Bupati Karangasem, Rabu (10/12/2025).
Menurut Pandu, dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi yakni 27 ribu, memang merupakan pekerjaan yang berat bagi Pemkab Karangasem. “Ke depan harus ditata ulang dalam upaya pengentasan kemiskinan, dengan melibatkan perangkat yang paling bawah. Mulai dari kepala desa, lurah, camat harus mendata secara baik, sehingga data kemiskinan valid,” katanya.
Dengan data yang valid, lanjut dikatakan, penanganan bisa dikerjakan dengan cara maksimal, yakni ke sumber wilayah miskin. Jadi, pemerintah fokus dan terstruktur masuk ke daerah itu. Setelah itu dilakukan penanganan dengan menggerakkan perekonomian yang baik, sehingga uang beredar dan menjaga kapital uang yang dapat berimbas kepada pendapatan masyarakat.
“Dengan adanya uang beredar tersebut, pendapatan masyarakat Kabupaten Karangasem pun bisa meningkat. Setelahnya baru kita edukasi, dengan pendidikan yang baik maka masa depan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik,” terangnya.
Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta, mengatakan, dalam pengentasan kemiskinan harus ada integrasi yang baik agar tidak tumpang tindih. Dengan demikian ada progres dari masing-masing OPD yang pasti, siapa berbuat apa. Meskipun ada pengurangan anggaran terhadap Transfer ke Daerah (TKD), dia menyatakan tetap ada program yang jelas dalam penanggulangan kemiskinan.
“Kita targetkan dalam dua tahun sudah ada terlihat progresnya. Ini membutuhkan sinergitas dan tidak sampai tumpeng tindih. Siapa berbuat apa harus jelas,” urainya.
Dalam penanganan kemiskinan, sambungnya, pengampunya harus hampir seluruh OPD di Pemkab Karangasem. Hanya, tetap mesti juga terintegrasi dengan baik. Selain itu, dia berharap dengan berkurangnya anggaran TKD ke Kabupaten Karangasem dari pemerintah pusat, penanganan kemiskinan akan tetap jalan melalui penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank BPD Bali.
“Ada CSR yang bisa dipergunakan dalam penanggulangan kemiskinan. Tidak harus dengan anggaran APBD, kalau bisa BUMN, terutama bank juga ikut bersinergi,” pintanya. nad kampungbet kampungbet
