POSMERDEKA.COM, BANGLI – Rencana pengoperasian kapal pesiar merupakan salah satu isi Nota Kesepakatan (MoU) proyek antara Perseroda Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Bangli dengan investor PT GMS Invest International Korea, untuk melakukan pengembangan pariwisata di Danau Batur, Bangli. Namun, rencana itu malah memantik keresahan di masyarakat, yang disampaikan ke DPRD Bangli.
“Mengingat semakin tingginya penyampaian kekhawatiran masyarakat, Komisi II DPRD Bangli sedianya mengadakan rapat kerja bersama Direktur Perseroda BMB dan Dinas Pariwisata Bangli. Namun, rapat yang terjadwal pada Jumat (3/10/2025) tertunda akibat ketidakhadiran Direktur BMB, AA Wibawa Putra, ” ujar Ketua Komisi II DPRD Bangli, I Ketut Mastrem, Minggu (5/10/2025).
Menurut Mastrem, rapat kerja digagas sebagai respons banyaknya pertanyaan masyarakat setelah penandatanganan MoU itu beredar luas melalui media sosial. Karena itu dia memutuskan segera memanggil Perseroda BMB untuk memastikan bagaimana kerja sama yang dilakukan dengan investor Korea tersebut. “Sangat disayangkan yang hadir justru dua orang staf yang tidak paham detail persoalan yang ada terkait isi MoU,” cetusnya.
Lebih lanjut dijelaskan, sejauh ini belum ada penyampaian resmi dari pihak terkait ke DPRD, sehingga belum berani memberikan jawaban. “Rapat nanti dijadwalkan ulang minggu depan” terangnya,
Apa pun gambaran poin-poin dalam MoU yang disimak dalam pemberitaan, ulasnya, investasi yang ada agar tetap berpijak pada rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah. Jadi, dampak dan manfaatnya bagi masyarakat serta lingkungan tetap menjadi skala prioritas. Pemerintah Daerah dan investor harus menentukan zona pembangunan di mana, dan bisa membangun apa. Dengan memperhatikan zona, diharapkan investasi dan masyarakat tetap nyaman.
“Kami bukan anti-investasi, tapi pastikan dampak luasnya bagi masyarakat terlebih dahulu,” pesannya.
Anggota Komisi II, I Made Diksa, menegaskan pentingnya komunikasi dengan masyarakat sekitar Danau Batur sebelum proyek berjalan. Kekhawatiran masyarakat muncul karena informasi yang beredar masih sangat minim. Masyarakat baru sebatas mendengar akan ada kapal pesiar dan fasilitas lainnya, tanpa tahu secara detail. Yang dikhawatirkan masyarakat, proyek pengembangan wisata baru tersebut akan berimbas terhadap aktivitas keseharian mereka di sektor pertanian dan perikanan. “Mereka takut akan berimplikasi pada kerusakan ekosistem yang ada,” ungkap politisi PDIP asal Desa Abang Batudinding ini.
Selain itu, kata Diksa, banyak tokoh menyampaikan masukan bahwa keberadaan Danau sangat disakralkan oleh 15 desa di sekitar Danau tersebut. “Kami berharap, dalam pembahasan nanti, Perseroda BMB bisa menghadirkan tokoh-tokoh dan beberapa masyarakat desa di seputaran Bintang Danau,” sarannya.
Anggota Komisi II asal Desa Songan, Kintamani, I Nyoman Muliawan, ikut menambahkan, sejauh ini Danau Batur merupakan sumber kehidupan masyarakat sekitar. Air Danau tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari warga, juga sebagai sumber irigasi, perikanan, dan upacara keagamaan. Danau Batur memiliki histori sebagai tempat suci memohon tirta (air suci) Kamandalu bagi seluruh umat Hindu di Bali. Pula kesakralan air Danau Batur dipakai sebagai tirta penglukatan (pembersihan) masyarakat Songan.
“Semua kekhawatiran tersebut timbul, karena masih minimnya informasi yang diterima terkait rencana pengembangan wisata di Danau Batur. Kami harap segera lakukan evaluasi melalui rapat, guna bisa meredam kekhawatiran publik saat ini yang terus mempertanyakan hal tersebut,” tegasnya memungkasi. gia
