POSMERDEKA.COM, MATARAM – DPP PDIP mendukung langkah empat kadernya di DPRD NTB dalam Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR), yang mengajukan nota keberatan terhadap persetujuan APBD Perubahan 2025. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menegaskan pengajuan keberatan itu sah, karena DPRD memiliki fungsi membentuk peraturan daerah (legislasi), membahas dan menyetujui APBD (anggaran), dan mengawasi pelaksanaan pengawasan peraturan daerah dan APBD.
“Catatan kecil keren. Kita dukung itu karena DPRD NTB punya hak budgeting, pengawasan dan ngatur APBD. Silakan hak itu dipergunakan untuk mendengarkan suara rakyat menuju tahun 2029,” tegas Ganjar saat membuka Konferda DPD PDIP NTB dan Konfercab DPC PDIP se-NTB, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, menuju tahun 2029, seluruh kader dan pengurus DPD, DPC, hingga PAC di NTB ditarget harus mantap ideologis dan organisasi. Contohnya, ikut menurunkan angka kemiskinan dan stunting. “Kader PDIP di semua lapisan kepengurusan harus peduli ibu hamil. Ini contoh sederhana yang bisa dikerjakan,” terang mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini.
Konferda dan Konfercab, sambungnya, merupakan ajang partai untuk introspeksi dan bukan saling menyalahkan. Dia minta kader agar memperkuat nilai perjuangan dan integritas dalam menjalankan tugas politik serta pelayanan publik. Untuk itu, semangat juang dan konsistensi kader dalam bekerja untuk rakyat harus lebih ditingkatkan. Perjuangan politik dinilai tidak boleh berhenti pada urusan elektoral, tapi harus tetap fokus pada pengabdian kepada masyarakat.
“Integritas mesti dijaga. Kalau ada kader yang tidak sejalan dengan nilai perjuangan, beri pilihan: tetap bersama partai atau keluar. Kita perkuat kapasitas seluruh kader,” tegasnya.
Ganjar menyoroti pentingnya kader memahami kondisi sosial masyarakat, terutama isu kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Misalnya program pencegahan stunting yang harus dimulai sejak masa kehamilan. Para kepala daerah dan anggota DPRD dari PDIP diinstruksi aktif berinovasi dan tidak mudah menyalahkan pihak lain.
“Kita jangan hanya protes. Kalau tidak setuju, buat alternatif. Lawan dengan solusi, bukan keluhan,” tegasnya.
Lebih jauh disampaikan, seluruh struktur partai untuk rutin melakukan konsolidasi melalui rapat tiga pilar, antara legislatif, eksekutif, dan struktur partai. Semua kantor partai juga harus menjadi rumah rakyat. Bila perlu, dicantumkan juga nomor Whatsapp yang aktif. Sebab, langkah menuju kemenangan Pemilu 2029 bukan hanya soal angka suara, tapi soal keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil.
“Kalau DPP, DPD, dan DPC rutin berkoordinasi, rakyat akan mencintai kita. Karena setiap persoalan mereka kita dengarkan dan bantu cari jalan keluarnya. Dan, untuk tahun 2029, kita fokus membela rakyat,” tandasnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, saat paripurna DPRD NTB lalu, empat anggota PDIP dalam Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR), mengajukan nota keberatan terhadap persetujuan APBD Perubahan tahun 2025. Dua hal yang disorot, yakni penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan penyertaan modal ke PT Gerbang NTB Emas (GNE) senilai Rp8 miliar. Khusus anggaran BTT senilai Rp500 miliar di APBD Murni 2025 itu digunakan sebanyak Rp484 miliar lebih melalui dua kali pergeseran anggaran. Jadi, sisa dana BTT senilai Rp16,4 miliar lebih. rul
