POSMERDEKA.COM, DENPASAR – KPU Bali menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih kepada pemilih disabilitas di Kantor DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Bali, Jalan Serma Mendra Nomor 3 Denpasar, Minggu (2/11/2025). Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang.
Menurut Kabag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Bali, I Wayan Gede Budiartha, KPU berkomitmen terus memberi pendidikan pemilih yang inklusif dan berkeadilan. ”Sosialisasi khusus kepada pemilih disabilitas ini, sebagai bagian dari upaya memastikan semua warga negara memiliki akses yang sama dalam Pemilu,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPD Pertuni Bali, I Gede Winaya, menyambut baik kegiatan tersebut. Dia berharap KPU Bali dapat terus menjalin sinergi dengan Pertuni, tidak hanya dalam kegiatan sosialisasi, juga dalam membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Dia menjamin siap bekerja sama, baik dalam kegiatan sosialisasi maupun dalam memberi masukan terkait kebutuhan aksesibilitas di TPS.
”Kami juga berharap KPU dapat mempromosikan kegiatan sanggar seni dan layanan massage (pijat) dari teman-teman tunanetra,” ungkapnya.
Sesi utama sosialisasi disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Bali, I Gede John Darmawan. John menekankan pentingnya kesadaran pemilih disabilitas untuk berperan aktif dalam menentukan arah demokrasi. Dia menyatakan Pemilu adalah hak, bukan kewajiban.
”Suara Bapak/Ibu sangat berharga dan tidak dapat dinilai dengan uang. Satu suara memiliki nilai yang menentukan masa depan lima tahun ke depan,” pesannya.
John mengingatkan agar masyarakat menolak praktik politik uang, serta aktif mencari informasi tentang calon pemimpin yang akan dipilih. Dia juga menjelaskan beberapa perkembangan terbaru dalam kepemiluan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan jadwal antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. “Pemilu tahun 2029 hanya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, serta DPD, sedangkan pemilihan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Kepala Daerah akan dilaksanakan tahun 2031,” terangnya.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Pertuni Bali menyampaikan berbagai masukan, di antaranya Ketut Masir, yang menyoroti rendahnya loyalitas wakil rakyat terhadap masyarakat serta tingginya angka golput. Nyoman Bawa mengusulkan dihadirkannya kembali relawan demokrasi serta perbaikan akses TPS bagi pengguna kursi roda, Kadek Gunawan menekankan perlunya informasi rekrutmen petugas TPS yang lebih terbuka bagi penyandang disabilitas, sedangkan Bu Jero Puri menyampaikan pengalaman belum terdata sebagai pemilih disabilitas. Ni Luh Muliani mengapresiasi pelayanan di TPS Ubung Kaja, dan Wayan Artanama menyoroti besar dan rumitnya ukuran surat suara pada Pemilu sebelumnya.
John menyambut baik seluruh masukan peserta, dan berjanji akan menyampaikannya kepada KPU RI sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan ke depan. John akan mendorong agar perwakilan penyandang disabilitas dapat dilibatkan dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pemungutan dan Penghitungan Suara. ”Jadi, bisa memberi pandangan langsung terkait kebutuhan aksesibilitas di lapangan,” urainya, sembari minta makin banyak penyandang disabilitas yang terlibat aktif dalam proses politik. hen
