POSMERDEKA.COM, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mencabut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 dengan pertimbangan akan dilakukan penyederhanaan aturan.
Erick menyebutkan, hingga saat ini terdapat sebanyak 191 permenpora termasuk akan disederhanakan menjadi beberapa aturan. “Kalau bisa di bawah 20 (permenpora),” kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Menpora menjelaskan, sejak tahun 2009, jumlah permenpora yang dibuat sebanyak 191 permenpora, termasuk Permenpora Nomor 14 Tahun 2024. “Kalau 191 permenpora jadi 20 atau di bahwa itu maka luar biasa. Ini akan menjadi pegangan untuk kita semua dan memudahkan stakeholder untuk menjalankan tugas masing-masing,” katanya.
Menpora mengatakan, penyederhanaan peraturan atau deregulasi akan menghasilkan aturan baru yang memudahkan tugas bersama sehingga tujuannya adalah untuk kebiakan bangsa. “Kebijakan deregulasi ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap aspirasi pelaku olahraga. Artinya, kami bersinergi untuk bersama membangun prestasi,” kata Erick.
Langkah deregulasi, kata dia, tetap memperhatikan standar-standar yang sesuai dengan bangsa Indonesia dan tidak kontaproduktif dengan aturan internasional. “Itu kita lakukan karena memang kalau kita bicara yang namanya olahraga khususnya, suka tidak suka ya memang sudah ada badan-badan yang lebih tinggi (di level internasional),” katanya.
Menpora mengatakan, kementerian yang dipimpinnya tentu tidak bisa mengatur terlalu dalam urusan federasi, sehingga dia berharap penyederhanaan aturan akan menghasilkan titik ketemu semua pihak untuk bersama-sama memajukan prestasi olahraga.
“Prestasi atlet merupakan objek yang utama untuk kita dorong. Kepengurusan harus di belakangnya supaya prestasinya ada, Kemenpora tentu sebagai payung terbesarnya pun melakukan tadi perbaikan sistem yang kita akan lakukan untuk prestasi kita lebih baik lagi,” katanya.
Menpora menambahkan, penyederahaan aturan itu merupakan bagian dari introspeksi diri kementerian yang dipimpinnya. Dia berharap semua cabang olarhaga dan stakeholder olahraga juga berani mengintrospeksi diri.
Piagam Olimpiade
Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi ditandatangani Menpora sebelumnya Dito Ariotedjo pada 18 Oktober 2024.
Hadirnya Permenpora itu menuai polemik di kalangan insan olahraga karena pemerintah dinilai bisa melakukan intervensi yang terlalu jauh ke dalam federasi olahraga dengan aturan tersebut.
Selain itu, aturan tersebut juga menghilangkan beberapa wewenang federasi maupun Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dilarang menggunakan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menpora mengatakan bahwa pencabutan aturan tersebut sejalan dengan Piagam Olimpiade (Olympic Charter) maupun sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025.
“Jadi ini ada payungnya juga. Di mana beliau (Presiden Prabowo Subianto) menginginkan ada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 sampai 2029 untuk pengembangan organisasi olahraga yang harus berstandar internasional,” katanya, seperti dilansir posmerdeka.com dari antaranews.
Erick mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum terkait pencabutan permenpora tersebut. Kementerian Hukum juga telah membentuk tim, demikian pula Kemenpora juga membentuk tim untuk mengerjakan penyederhanaan aturan.
“Mudah-mudahan ini bisa membuka jalan untuk tadi, yang selalu saya sampaikan, sudah waktunya cabang olahraga, KOI, KONI, termasuk kami berintrospeksi diri. Untuk memastikan kita bersatu, olahraga kita meningkat tidak saling tunjuk siapa yang terbaik,” pungkasnya. yes
