POSMERDEKA.COM, MATARAM – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan kemiskinan merupakan akar dari berbagai persoalan sosial di NTB. Mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting harus menjadi hal yang difokuskan, salah satunya melalui program unggulan Desa Berdaya. “Ini yang pertama dilakukan dalam pemerintahan Iqbal-Dinda, untuk memulai duduk bersama membahas masalah kemiskinan ini,” ujar Gubernur Iqbal saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se-Provinsi NTB, Rabu (23/7/2025).
Menurut Iqbal, penanganan kemiskinan merupakan prioritas utama pemerintahannya. Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri memimpin langsung penanganan kemiskinannya. Penanganan diarahkan pada dua level, yakni kemiskinan umum dan kemiskinan ekstrem. “Saat ini NTB masih memiliki 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, atau setara dengan 2,04% dari total desa,” terangnya.
Meski angka tersebut menunjukkan penurunan dalam setahun terakhir, Iqbal menyoroti belum optimalnya hasil penanganan. Padahal banyak lembaga internasional dan investasi pusat hadir di NTB. “Problem kita adalah tidak ada orkestrasi, problem kita adalah tidak ada kolaborasi,” tegasnya.
Karena itu, sambungnya, program Desa Berdaya dirancang untuk menghadirkan kolaborasi dan orkestrasi lintas sektor yang dipimpin langsung oleh Pemerintah Provinsi. Intinya adalah kolaborasi dan kolaboratif, jadi semua akan ikut terlibat.
Wakil Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua TKPK dan TPPS NTB menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta, khususnya para wakil bupati dan Wakil Wali Kota. “Kehadiran kita semua pada kesempatan ini menunjukkan komitmen besar kita bersama, untuk menuntaskan salah satu isu yang akan menentukan naik tidaknya IPM kita di Nusa Tenggara Barat,” ungkap Wagub Indah.
Dia juga menyampaikan capaian penurunan kemiskinan ekstrem dari 2,64% menjadi 2,04% per Maret 2024. Penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebanyak 658.600 orang, turun 50.000 orang dibanding Maret. Meskipun seluruh kabupaten/kota menunjukkan tren positif, Lombok Utara menjadi perhatian karena data kemiskinannya perlu dikaji lebih lanjut. Terutama terkait kebiasaan masyarakat yang mungkin memengaruhi hasil survei.
Dalam paparannya, Indah juga menekankan strategi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025, yakni pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Total anggaran sebesar Rp629 miliar dialokasikan melalui SIPD, dengan realisasi hingga Mei mencapai Rp230 miliar.
Terkait isu stunting, NTB disebut mencatat penurunan prevalensi dari 37,85% pada 2019 menjadi 29,8% pada 2024. Namun, pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 5,2%, terutama di Lombok Utara dan Lombok Timur yang prevalensinya masih di atas 30%.
Dia menegaskan pentingnya memastikan program tepat sasaran, memperkuat peran desa dan kecamatan, serta meningkatkan peran kader lapangan. Dia juga menggarisbawahi pentingnya dukungan dan perhatian terhadap kader posyandu, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. rul
