DENPASAR – DPD Partai Golkar Bali ikut bersuara keras soal berulangnya bencana banjir di sejumlah daerah di Bali. Banjir dinilai bukan sekadar akibat curah hujan tinggi, melainkan juga cerminan nyata tumpulnya penegakan aturan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Aparat yang semestinya berada di garda terdepan menjaga ketertiban dan tata ruang, justru mandul dan lalai menjalankan penegakan peraturan daerah (perda) maupun peraturan gubernur (pergub).
Sekretaris DPD Partai Golkar Bali, I Dewa Gede Dwi Mahayana Putra Nida, menyatakan perlunya langkah tegas pemerintah untuk mengevaluasi kinerja Satpol PP. “Kalau Satpol PP tidak tegas, aturan hanya jadi hiasan. Pembangunan liar dibiarkan, lingkungan rusak, dan rakyat yang jadi korban. Sudah saatnya ada langkah konkret, bukan sekadar wacana,” serunya, Kamis (18/9/2025).
Di sisi lain, dia memberi apresiasi terhadap upaya Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam merespons bencana banjir. Menurutnya, Gubernur Koster menunjukkan keseriusan dengan membuat aturan yang jelas, turun langsung ke lapangan, hingga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. “Saya apresiasi Pak Gubernur yang tanggap langsung ke lapangan, dan berkoordinasi dengan pusat. Tapi kinerja Satpol PP yang seperti ini justru mengkhianati usaha keras pemerintah, sehingga situasi menjadi parah seperti sekarang,” sesal Dewa Wiwin, sapaan akrabnya.
Kritikan juga dilayangkan Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih. Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi DPD Golkar Bali itu mengatakan, banjir yang melanda Denpasar dan sejumlah wilayah di Bali pekan lalu, makin memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Menurutnya, banjir kemarin disebabkan banyak hal. Namun, satu hal yang dilihatnya adalah ada ketumpulan penegakan aturan yang dibuat Pemprov.
“Hampir seluruh bangunan di daerah aliran sungai itu tidak berizin, Satpol PP ke mana? Percuma buat pergub dan perda kalau penegakan aturan itu nol. Sebab, kekuatan aturan itu bergantung sejauh mana aturan itu ditegakkan,” cetus politisi yang karib disapa Ajus itu.
Lebih jauh diutarakan, tugas dinas teknis hanya memproses dan melayani perizinan masyarakat. Namun, ketika ditemukan bangunan tanpa izin, tanggung jawab penuh ada di Satpol PP. Jika tidak berizin, seharusnya Satpol PP menindak.
“Pembangunan liar ini jelas akibat kelalaian Satpol PP. Karena itu saya harap Pak Gubernur segera mengevaluasi kinerja Satpol PP,” tegasnya.
Disinggung kritikannya terlihat seperti mencari kambing hitam, Ajus menepisnya. Golkar Bali, sambungnya, menekankan kritik tersebut justru sebagai dorongan, agar pemerintah benar-benar serius membenahi tata ruang dan penegakan aturan di Bali. Solusi yang harus dilakukan, antara lain penindakan tegas tanpa pandang bulu, pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan tata ruang yang transparan, hingga melibatkan desa adat sebagai garda terdepan mencegah pelanggaran.
“Kalau aturan ditegakkan konsisten, pembangunan bisa berjalan berdampingan dengan daya dukung lingkungan. Tapi kalau pembiaran terus terjadi, banjir akan jadi langganan, dan yang lebih bahaya adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” urainya memungkasi. hen
