POSMERDEKA.COM, MATARAM – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Bambang Kristiono, mendorong aparat penegak hukum mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB, yang disiksa majikannya selama bekerja di Libya.
Desakan itu disuarakan saat mendampingi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menyerahterimakan kedua PMI kepada keluarga masing-masing, di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (4/7/2023).
SM dan JL, dua PMI asal NTB, mengaku disiksa majikan di Libya, dan kemudian viral di media sosial. SM dan JL terindikasi menjadi korban TPPO, karena berangkat ke luar negeri tanpa melalui jalur dan prosedur legal.
“Beberapa waktu lalu saya didatangi perwakilan keluarga korban di DPR RI. Saya sampaikan ke mereka, kalau memang belum ada yang mengurus, akan saya ikhtiarkan. Kebetulan Kemenlu salah satu mitra saya di Komisi I,” kata HBK, sapaan karib Kristiono, di hadapan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, dan keluarga korban.
HBK lalu menghubungi Kemenlu dan Kedubes RI (KBRI) di Tripoli, Libya. Dia minta Kemenlu memberi atensi serius. Berkat komunikasi dan kerja sama baik dengan berbagai pihak, proses pemulangan kedua PMI dari Benghazi, Libya berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan.
Rabu (28/6/2023), SM dan YL akhirnya bisa dipulangkan ke Tanah Air menggunakan pesawat Saudi Airlines. HBK menjemput mereka saat tiba di Indonesia. Dari laporan yang diterima HBK, masih banyak PMI dari NTB yang tidak jelas nasibnya di luar negeri, dan berharap bantuan repatriasi oleh Pemerintah Indonesia.
Menurut HBK, pemberantasan TPPO harus ada sinergitas semua pihak. Tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, apalagi orang per orang. Dia mengajak semua pihak terkait memperhatikan nasib para “pahlawan devisa” ini. Masih banyak di antara mereka saat ini mungkin sedang mengalami tragedi kemanusiaan.
Cara kerja dan jaringan TPPO, ulasnya, ibarat kegiatan mafia, jejaring mereka merambah ke mana-mana, melibatkan banyak oknum. “Kita harus mencegahnya sedemikian rupa, supaya peristiwa seperti ini tidak terus berulang,” ajaknya.
Untuk tujuan itu, HBK minta aparat hukum mengusut tuntas kasus dua PMI itu. Dia khawatir akan makin banyak persoalan serupa terjadi di kemudian hari bila dibiarkan.
Gubernur Zulkieflimansyah mengakui banyak kasus TPPO yang menimpa masyarakat NTB. Dia menugaskan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB untuk menindak tegas.
“Ini harus disosialisasikan agar jangan sampai setelah ada masalah, baru mengaku dari NTB. Padahal mereka berangkatnya dari luar NTB,” serunya. Sebagai kepala daerah, Zulkieflimansyah mendukung kedua korban melaporkan hal tersebut ke aparat hukum.
JL menceritakan, dia direkrut calo dari Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. Dijanjikan kerja ke Turki, malah dikirim ke Libya. “Paspor saya atas nama orang lain, makanya nama saya disebutnya Anisa, padahal di KTP nama saya adalah JL. Saya baru dikasih paspor pada saat tiba di bandara, karena paspor selama itu dipegang calo,” tuturnya.
Sebelumnya, SM mengaku disiksa majikan di Libya. Video pendek penyiksaan viral di media sosial sekitar pertengahan Juni lalu. Dalam video, SM mengaku dicambuk pakai selang, dan kepalanya dihantam.
SM minta dipulangkan ke kantor agensinya, tapi tidak diizinkan majikan. Dia juga menelepon agensi, tapi tidak direspons. Karena tidak tahan diperlakukan tidak manusiawi, dia bersama salah satu TKW lainnya memilih kabur.
Sial, alih-alih melindungi, pihak agensi yang ditelepon malah datang bersama majikannya. Plus menyeretnya pulang ke rumah majikan. SM pun kembali mengalami penyiksaan, kepalanya dihantam dan dipukuli. Selain itu, tubuhnya pun dicambuk memakai selang. Bekas cambukannya masih berbekas, berupa luka memar di bahu sebelah kanan. rul
