POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Bawaslu Bali mengingatkan pentingnya pengawasan untuk memastikan setiap data pemilih benar-benar sesuai fakta di lapangan. Akurasi data pemilih merupakan kunci agar tidak ada lenyapnya hak pilih seseorang karena terjadi kesalahan administrasi.
Permintaan itu disampaikan Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, saat rapat koordinasi persiapan rekapitulasi pleno terbuka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III yang digelar KPU Bali bersama jajaran stakeholder terkait, Rabu (1/10/2025).
Menurut Ariyani, akurasi data pemilih adalah kunci agar tidak terjadi penghilangan hak pilih akibat kesalahan administrasi. Bawaslu bertugas memastikan apa yang sudah dikerjakan KPU sesuai dengan kondisi di masyarakat. “Jangan sampai ada warga yang masih hidup justru dihapus dari daftar, atau sebaliknya, orang yang sudah meninggal masih tercatat sebagai pemilih,” tegasnya.
Ariyani juga menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari validitas data pemilih yang pindah domisili, penerbitan akta kematian yang cukup rumit, hingga penambahan kategori pemilih disabilitas. Menurutnya, hal-hal tersebut harus mendapat perhatian serius agar proses pemutakhiran data tidak sekadar administratif, tetapi betul-betul menjamin hak konstitusional warga.
“Kami sudah menyampaikan saran perbaikan ke seluruh kabupaten/kota. Harapannya, KPU mengawal dengan ketat agar pada pleno besok yang tercatat adalah data akurat,” tambahnya.
Menjawab yang disampaikan Ariyani, perwakilan Disdukcapil Bali membenarkan bahwa ada orang yang telah meninggal dan memiliki akta kematian, tapi setelah ditelusuri ternyata masih hidup. Kondisi disebut perlu sinergitas bersama untuk mengatasi. Dia minta data pemilih yang telah dilakukan coklit terbatas (coktas) agar diberikan juga ke Disdukcapil.
“Memang pembuatan akta kematian harus ada pelaporan, inilah yang menjadi masalah. Kami tidak bisa menghapus atau menerbitkan akta kematian tanpa ada orang melapor,” bebernya.
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyerukan kepada jajarannya di KPU kabupaten/kota untuk mengawal, mencatat, dan menyiapkan bukti dukung terkait dengan pemilih yang telah tercatat meninggal. Dia membeberkan, banyak temuan, terutama data BPJS, banyak meninggal tapi ternyata masih hidup. Ini sangat viral karena menyangkut biaya kesehatan.
“Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki segera. Kami sudah perintahkan jajaran kabupaten/kota untuk mencatat dengan rinci dan bukti yang akurat terkait yang meninggal,” lugasnya menandaskan. hen
